Jakarta, (Tagar 11/3/2019) - Hoaks yang dicekokkan kepada masyarakat dari pintu ke pintu atau door to door, cara menetralisirnya adalah juga dengan menyampaikan fakta sebenarnya dengan cara dari pintu ke pintu atau door to door juga.
Hal itu disampaikan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dalam acara Festival Satu Indonesia, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, (10/3).
Jokowi meminta para pendukungnya merespon isu hoaks dan fitnah yang ditujukan kepada dirinya tidak hanya melalui media sosial, namun dari pintu ke pintu atau door to door kepada masyarakat.
"Di banyak daerah, elektabilitas kita turun karena hoaks dan fitnah, kita harus respon tidak hanya di medsos, namun door to door," kata Jokowi dilansir kantor berita Antara.
Dia menilai hoaks dan fitnah yang terjadi jangan sampai tidak direspon karena takut, namun harus dilawan dengan cara-cara yang efektif.
Menurut dia, kalau itu tidak dilawan maka akan membahayakan bagi Indonesia karena persatuan harus dijaga dengan baik.
"Saya juga mengajak jangan ada yang golput di Pemilu 2019, ajak teman, tetangga, dan keluarga menuju tempat pemungutan suara (TPS)," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut dirinya menceritakan bagaimana dirinya memenangkan kontestasi di Pilkada Surakarta 2005 dan Pilkada DKI Jakarta 2012.
Menurut dia, sejak lama landscape politik di Indonesia sudah berubah, sehingga cara-cara lama seperti mengumpulkan orang di suatu tempat lalu berkampanye, tidak digunakan lagi.
"Ketika di Pilkada Surakarta, para calon melakukan cara-cara lama yaitu politisi senang mengumpulkan masyarakat di stadion padahal landscape berubah. Saya nilai tidak bisa seperti itu, lalu saya door to door kepada masyarakat, dari pagi sampai malam dan hasilnya saya menang," tuturnya.
Jokowi juga menceritakan di Pilkada DKI Jakarta, dirinya berpasangan dengan dengan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) menggunakan pola door to door untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat.
Cara itu menurut dia sangat efektif karena selama tiga bulan kerja politik dengan door to door itu, masyarakat mengenal dirinya dan BTP.
"Dan orang kaget, kami memenangkan pertarungan di ronde pertama dengan memperoleh 43 persen suara. Saya kerja dari pagi sampai subuh, terus seperti itu, dan di ronde kedua menjadi gubernur," ujarnya.
Fitnah dan hoaks ini tidak bisa dianggap enteng, harus ada langkah-langkah konkret dari Tim sukses, relawan dan pendukung dengan menggerakkan rakyat ke arena counter culture dengan aksi-aksi agitasi positif yang simpatik
Counter Culture
Dalam kesempatan terpisah, peneliti dari Seven Strategis Studies Girindra Sandino mengatakan kebanyakan hoaks dan fitnah yang dialamatkan pada pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 ini menyebar di Jawa Barat melalui media sosial atau pesan berantai dan yang paling berbahaya adalah melalui door to door.
Girindra menjelaskan, hoaks dalam kamus Oxford (2017) diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. Hoaks dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta.
Sedangkan menurut kamus Bahasa Inggris, hoaks artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu. Kemudian, saat ini tidak saja di Indonesia, di AS misalnya hoaks hampir sama dengan teori konspirasi.
"Dahulu teori hoaks mirip dengan teori konspirasi tidak begitu membahayakan, misal tentang alien, munculnya monster laut, dan lain-lain. Akan tetapi lama kelamaan digunakan sebagai senjata politik," ujar Girindra pada Tagar News, Jumat (8/3).
Pada tahun 2014, Girindra menyebutkan penelitian University of Cambridge menemukan 60 persen warga Inggris terikat narasi palsu.
"Nah, negara maju saja bisa begitu. Bahkan Trump dalam pemilu AS lalu banyak melakukan itu, fitnah, hoaks dan ujaran kebencian," jelas Girindra.
Apa jadinya kalau yang terdampak atau terpapar atau keracunan hoaks dalam skala besar, misalnya sekampung, dalam suatu wilayah desa hingga provinsi? Berikut ini paparan Girindra Sandino selengkapnya:
Pertama, zaman kemerdekaan dulu, penjajah memakai politik pecah belah (devided et empera) untuk melemahkan kekuatan negara sebelum perang konvensional/fisik karena biaya yang murah.
Nah, sekarang karena kemajuan teknologi, khususnya masifnya perkembangan informasi lewat internet dan media daring seperti WahtsApp dan lain-lain, perubahan strategi perang yang tadi konvensional berubah menjadi strategi perang gerilya (asimetris), perang konvensional, asimetris, dan perang informasi (perang hibrida) serta proxy war.
Yang terjadi saat ini adalah perang gerilya dengan menggunakan senjata informasi. Maka langkah konkret yang harus dilakukan Tim sukses, relawan dan pendukung Jokowi adalah responsif melawan dengan memetakan dahulu daerah atau basis-basis yang paling rawan penyebaran hoaks dan menganalisanya.
Kedua, dalam sejarah kerelawanan, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, mungkin salah satu pelopor perekrut relawan militan dengan jumlah hampir 300.000 orang di seluruh Indonesia.
Saat itu, pendiri, penggagas, dan Sekjend KIPP 1996 yang kini sudah almarhum (tidak perlu disebut namanya) pernah bilang, “kita bukan saja memantau gerakan status quo dengan cara-cara demokratik untuk mendegradasi kekuasaan Orba melalui pemantauan pemilu, namun lebih dari itu, kita menggerakan rakyat untuk masuk ke dalam arena “counter culture”.
Artinya relawan-relawan Jokowi yang mengaku militan harus terus melakukan aksi agitasi positif ke dalam basis-basis lawan penyebar finah dan hoaks dengan melakukan aksi-aksi “counter culture” yang konkret, seperti diskusi kampung, door to door, selebaran yang bersifat persuasif, dan lain-lain, dengan tentunya ada koordinator yang mengawasi bahwa aksi-aksi relawan-relawan benar-benar nyata, bukan hanya jalan-jalan, dan gosip-gosip dan terlena.
Ketiga, seperti pernah saya sampaikan dalam Politik Identitas Prabowo Gagal Total, Ini Sebabnya. Saat ini mereka ingin menghidupkan kembali, karena mereka menilai strategi agresif dan ofensif masih efektif meraih simpati pemilih.
Dan kepanikan merangseknya kubu Jokowi ke Jawa Barat yang sempat unggul 4 persen, 1,5 bulan lalu. Hal ini harus menjadi perhatian serius, mengingat pemungutan suara tinggal sebulan setengah lagi.
Jika metode penghafalan saja 40 kali repetitive atau pengulangan baru menyangkut di otak atau alam bawah sadar. Nah jika hoaks diproduksi secara terus menerus, dengan pola yang berulang (recurrent pattern) lama-lama akan menempel di kepala sebagai sebuah kebenaran bahkan menjadi sebuah hal yang melekat atau hapal di kepala para pemilih Jawa Barat.
Keempat, tentu produksi hoaks saat kompetisi politik yang saat ini semakin mendidih akan sangat berbahaya jika terus di ulang-ulang menjadi pembicaraan dan kebenaran di mindset masyarakat terdampak secara massal.
Sangat berbahaya, masyarakat akan luntur akal sehatnya dari kultur yang toleran, dan yang ada ada kebencian massal. Nah kebencian massal akibat hoaks ini akan menjadi konflik laten yang kemudian selanjutnya termanifestasi berubah menjadi konflik terbuka serta secara sosiologis berdampak destruktif terhadap sistem sosial di masyarakat setempat.
"Fitnah dan hoaks ini tidak bisa dianggap enteng, harus ada langkah-langkah konkret dari Tim sukses, relawan dan pendukung dengan menggerakkan rakyat ke arena counter culture dengan aksi-aksi agitasi positif yang simpatik," tegas Girindra Sandino. []
Baca juga:
- Hoaks Strategi Kampanye Hitam yang Makin Agresif dan Ofensif
- Mahfud MD: Pembuat dan Penyebar Hoaks Bagian dari Iblis
- Fitnah Jokowi, Polda Sulsel: Terus Lacak Emak-emak Penyebar Hoaks
- Jokowi: Mana Mungkin Ada Presiden Berani Larang Azan
- Difitnah Larang Azan dan Legalkan LGBT, Jokowi: Isu Sampah
