Anies Bicara Jakarta-Istana Kurang Akur Lawan Covid-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara mengenai isu kurang akurnya wilayah yang dipimpinnya dengan pemerintah pusat.
Presiden Jokowi (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Anies Baswedan (kiri) menjabat Gubernur DKI Jakarta di acara pelantikan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017). (Foto: Antara/Wahyu Putro A)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara mengenai isu kurang akurnya wilayah yang dipimpinnya dengan pemerintah pusat. Anies mengatakan kewenangan antara Pemerintah Provinsi DKI dan Istana sudah berjalan sesuai dengan koridornya masing-masing termasuk dalam penanggulangan wabah virus corona atau Covid-19.

"Saya rasa secara kewenangan dan lain-lain itu sudah jelas. Peraturan perundangannya juga sudah jelas," kata Anies dalam seminar daring bertajuk Relasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mengatasi Covid-19 melalui kanal YouTube Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta, Rabu malam, 22 April 2020.

Nampaknya kalau kita membahas soal ini, barangkali tantangan utama kita bukan pada masalah kewenangan tentang pusat dan daerah.

Oleh karena itu, eks anggota kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid I ini berpendapat relasi pemerintahannya dan pusat bukan masalah utama dalam menghadapi pandemi corona. Ia menegaskan hal ini meski sebagian kalangan kerap menemukan ketidakharmonisan antara Balai Kota Jakarta dan Istana.

"Nampaknya kalau kita membahas soal ini, barangkali tantangan utama kita bukan pada masalah kewenangan tentang pusat dan daerah," ujarnya.

Dalam menghadapi pencegahan penyebaran corona, kata Anies, Jokowi telah membentuk gugus tugas. Institusi yang dipimpin oleh Lentnan Jenderal TNI Doni Monardo ini bertujuan mengkoordinasikan antarlembaga gugus tugas di semua daerah.

"Kita juga berada di bawah koordinasi dengan Gugus Tugas. Jadi secara struktur, tugas, wewenang, saya rasa sudah sesuai dengan peraturan yang ada," katanya.

Hubungan tidak akur antara Pemprov DKI dan Istana sering kali menjadi sorotan publik bahkan jauh sebelum Covid-19 menyerang Jakarta.

Adapun di antaranya surat permohonan karantina wilayah Anies untuk mencegah penularan Covid-19 dimentahkah oleh pusat. Demikian juga ketika Pemprov DKI mengirimkan permintaan pemberhentian oprasional keretal rel listrik KRL selama PSBB yang terpental di meja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sekaligus ad interim Menteri Perhubungan.

Meski demikian, Anies mengaku hubungan Balai Kota dan pusat masih guyub. Ia membantah terjadi perebutan simpati publik demi politik elektoral antara dirinya dan politisi pendukung pemerintahan pusat.

"Jadi kalau boleh saya berpandangan di sini, isunya bukan soal struktur, isunya bukan soal kewenangan, isunya bukan soal pembagian kekuasaan. Isunya adalah soal cara pandang terhadap masalah," tutur Anies. []

Berita terkait
Data Bansos Tak Akurat, Anies: Tak Mungkin Sempurna
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akurasi data bantuan sosial (bansos) tak mungkin sempurna.
Soal Sistem Bansos, PSI Puji Bekasi Daripada Jakarta
Anggota‌ ‌Fraksi‌ ‌PSI DPRD DKI‌ ‌memuji langkah Pemkot Bekasi daripada Pemrov DKI Jakarta soal sistem bansos Covid-19.
DPR Minta Aturan Lebih Tegas Sikat Pelanggar PSBB
Anggota Komisi IX DPR meminta pemerintah pusat mengeluarkan aturan lebih tegas untuk para pelanggar kebijakan PSBB.
0
LaNyalla Minta Pemerintah Serius Berantas Pungli
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah serius memberantas pungutan liar (pungli). Simak ulasannya berikut ini.