Jakarta - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya Sarana menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memiliki kemampuan yang baik dalam memilih anak buah di pemerintahan.
Pasalnya, Donny Saragih yang memiliki status terpidana kasus dugaan penggelapan uang, sempat dijadikan Direktur Utama (Dirut) Transjakarta.
TGUPP sampai sekarang kalau menurut saya enggak bisa mem-back up Gubernur (Anies). Benahi, kalau enggak bisa dibenahi, bubarkan.
"Itu artinya Pak Anies (Baswedan) tidak melakukan background check yang teliti. Apalagi setingkat Dirut yang posisi sangat strategis," kata William PSI kepada Tagar, Kamis 30 Januari 2020.
Seyogianya, orang nomor satu di ibu kota tidak seharusnya sembarang memilih orang untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
Baca juga: Undang KPK, PSI Dukung Setop Revitalisasi Monas
"Kurang teliti. Ya harusnya ada background check. Apakah yang bersangkutan terlibat kasus hukum. Hal yang dasar sebenarnya," ujarnya.
Tak hanya itu, dia juga menilai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu tidak mumpuni dalam memberikan masukan positif ke DKI-1.
Lantas, dia meminta agar TGUPP segera dibubarkan karena sampai saat ini dianggapnya belum menghasilkan apapun.
"TGUPP sampai sekarang kalau menurut saya enggak bisa mem-back up Gubernur (Anies). Benahi, kalau enggak bisa dibenahi, bubarkan," kata William Aditya.
Baca juga: Anggaran Lem Aibon Rp 82 M, Djarot Sebut SDM DKI Bodoh
Sebelumnya, dalam Twitter miliknya @willsarana ia pernah menyoroti anggaran yang dinilai janggal di antaranya anggaran lem Aibon Rp 82, 8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan pulpen Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Unggahan politikus muda PSI itu pun menjadi perbincangan publik. Tapi, tiba-tiba tombol pintasan dalam laman apbd.jakarta.go.id untuk mengakses dokumen KUA-PPAS hilang, beberapa jam setelah William Aditya mengungkap anggaran lem Aibon, Selasa, 29 Oktober 2019. []
