Yogyakarta - Data Kementerian Pertahanan menyebutkan ada tiga persen anggota TNI yang sudah terpapar ideologi radikalisme. Sikapnya sudah tidak Pancasilais lagi.
Menanggapi data itu, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan, para anggota TNI itu bukan berarti tidak mengakui Pancasila lagi.
"Tetapi sikapnya (Pancailais) sudah agak meluntur. Bukan berarti tidak mengakui (Pancasila)," kata Menhan usai berziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusumanegara Yogyakarta, Selasa 30 Juli 2019.
Menhan menegaskan, kepada anggota yang sudah luntur sikapnya terhadap Pancasila, agar kembali mengingat sumpah yang pernah diucapkan kembali saat menjadi anggota TNI.
Saat diambil sumpah, setiap anggota TNI sudah jelas wajib setia kepada ideologi negara Pancasila. Wajib setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kemudian janji Sapta Marga," kata dia.
Mengartikan Pancasila agar tidak terpapar (ideologi radikal) lagi
Ryamizard menegaskan, Sapta Marga merupakan janji setia kepada NKRI. "Kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak kenal menyerah," kata dia.
Jadi sudah sangat jelas janji TNI itu. "Janji itu harus dipegang teguh, jangan sampai luntur," ujarnya.
Menurut dia, janji setia Sapta Marga itu harus terpatri dalam setiap insan, khususnya TNI sebagai penjaga kedaulatan bangsa. Kementerian Pertahanan terus bergerak sebagai upaya antispasi mencegah paham yang bertentangan dengan Pancasila.
"Kita bergerak dari darat, laut dan udara, bahkan sampai ke tempat terpencil. Mengartikan Pancasila agar tidak terpapar (ideologi radikal) lagi," ujarnya.
Izin FPI
Sejumlah pihak menyebut Front Pembela Islam (FPI) termasuk ormas yang diindikasikan berpaham radikal. Bagaimana Menhan menanggapi keberadaan FPI yang saat ini menunggu izin perpanjangan dari pemerintah?
Ryamizard mengatakan, Presiden Joko Widodo masih mempertimbangkan soal itu. "Perpanjangan (izin FPI) merupakan keputusan presiden. Apa yang diputuskan kita harus loyal. Begitu kan," kata dia.
Semoga keputusannya baik untuk kedua pihak
Ryamizard berkeyakinan Presiden Jokowi sudah memiliki pertimbangan apakah ormas FPI diberi perpanjangan atau tidak. Apa yang nanti diputuskan merupakan keputusan yang terbaik bagi semuanya.
"Tentu sudah ada pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan. Semoga keputusannya baik untuk kedua pihak," ujarnya. []
Baca juga:
