Binjai - Penggerebekan yang dilakukan Polres Binjai di tambang ilegal terbesar di Kota Binjai pada Selasa 17 September 2019 mendapat respons dari anggota DPRD Sumatera Utara, Zainuddin Purba.
Mantan Ketua DPRD Binjai itu menilai, pengusaha tambang ilegal tidak menghargai aparat penegak hukum, karena kembali beroperasi pasca digerebek pada Senin 20 Agustus 2019 lalu.
"Berarti setelah digerebek bulan lalu, mereka kembali beroperasi," ujar Zainuddin, Selasa 17 September 2019.
Politikus Partai Golkar itu berharap, agar polisi serius menangani kasus perusakan lingkungan dan menangkap pengusaha tambang.
"Jangan hanya pekerjanya saja yang ditangkap. Pengusahanya juga harus, karena dialah penyebabnya ini semua," ungkap Zainuddin yang akrab dipanggil Pak Uda itu.
Dia mengingatkan, jika Polres Binjai tidak mengungkap dalang dan menutup permanen tambang ilegal tersebut, maka dia akan menyurati Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto.
Selain itu, dia mengaku siap melakukan aksi unjuk rasa sendiri di depan Mapolda Sumatera Utara di Tanjung Morawa selama tiga hari berturut-turut, menuntut Kapolres Binjai benar-benar serius mengusut kasus ini.
"Saya akan unjuk rasa tunggal di halaman Polda Sumut untuk menuntut Kapolres agar tidak main-main dalam penegakan hukum galian C ini," sebutnya.
Sebelumnya, Satuan Reskrim Polres Binjai menangkap tujuh orang dalam penggerebekan di tambang ilegal. Mereja seluruhnya warga Binjai Selatan, Kota Binjai.
Informasi terakhir dari Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Wirhan Arif mengatakan telah memulangkan tujuh penambang liar tersebut.
"Polisi mengenakan wajib lapor, karena polisi belum menemukan ada unsur pidana," kata Wirhan, Rabu 18 September 2019.
Kita serahkan penanganan kasus tersebut ke aparat penegak hukum
Kapolres Binjai AKBP Nugroho Tri Nuryanto menyatakan polisi tidak asal-asalan untuk menetapkan orang menjadi tersangka.
"Kita polisi bekerja profesional. Berdasarkan bukti dan keterangan di lapangan," kata Kapolres melalui pesan WhatsApp.
Mantan Danyon A Brimob Polda Sumut itu mengaku hingga saat ini, tidak ada seorang pun yang datang ke Mapolres Binjai menyatakan kepemilikan alat berat (ekskavator) yang diamankan polisi pada penggerebekan di Pantai Acong pada Agustus 2019 silam.
"Masyarakat sekitar yang mengeruk tanah secara manual tanpa alat berat itu tidak termasuk unsur penambangan," ujarnya.
Perwira melati dua di pundak nya itu berharap agar masyarakat memberi informasi kepada pihak kepolisian, apabila mengetahui aktivitas pertambangan ilegal di Pantai Acong.
"Silakan sampaikan informasi kalau ada penambangan di situ. Kita akan tindaklanjuti," ungkap Nugroho.
Kesempatan berbeda, Pemerintah Kota (Pemko) Binjai menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin di atas lahan milik PT Perkebunan Nusantara 2 di mana usaha galian C selama ini beroperasi.
"Kita serahkan penanganan kasus tersebut ke aparat penegak hukum," kata Kabag Humas Pemko Binjai, Rudi Iskandar Baros, Rabu 18 September 2019.
Selain tidak memberikan izin, Rudi Baros juga mengaku selama ini Pemko Binjai telah berupaya untuk meminimalisir aktifitas di tambang ilegal.
"Tidak kita berikan izin. Kita melarang diangkut menggunakan truk besar. Harus kecil dan tidak melebihi tonase," ungkap mantan Kabid Kebersihan Kota Binjai itu.
Ia mengakui sejauh ini Pemko Binjai tidak dapat berbuat banyak untuk menutup tambang ilegal tersebut, karena aksi galian ilegal tidak berlangsung di lahan milik pemerintah.
"Kita tidak bisa keberatan. Bukan tanah Pemko. PTPN 2 yang harusnya keberatan. Karena masih lahan HGU PTPN," ujarnya.[]
