Jakarta - Anggota DPR, Intan Fauzi menyebutkan, di beberapa daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), distribusi bantuan sosial (bansos) masih kerap salah sasaran akibat data penerima yang tidak valid. Salah satu sumbernya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dinilai kurang akurat dan harus segera diperbaiki.
Untuk itu, ia meminta pemerintah melakukan pemutakhiran data penyaluran bansos bagi masyarakat yang terkena dampak wabah Covid-19. "Memang DTKS kita masih bermasalah. Ini tidak saja menjadi PR bangsa ini kedepan, tetapi harus dituntaskan sekarang sebab persoalan data ini telah terjadi berulang-ulang," ujar Intan dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat malam, seperti dikutip dari Antara.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif, pensiunan PNS, dan ada orang yang sudah meninggal, datanya juga masuk ke dalam penerima bansos tunai.
Baca Juga: Ditjen Perumahan Salurkan Bansos PUPR Peduli Covid-19
Sejak Maret lalu, pemerintah pusat memang sudah mengalokasikan dana Rp 405,1 triliun untuk mengatasi dampak Covid-19. Anggaran tersebut dikucurkan untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan dunia usaha, dan lain-lain.
Dari angka tersebut, sebanyak Rp 110 triliun dialokasikan untuk jaring pengaman sosial, yang diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), bansos tunai, sembako, dan lainnya. Alokasi dana sebesar itu belum termasuk dana bansos dari anggaran daerah.
Ini masalah besar bagi bangsa ini. Persoalan ini harus dibereskan agar tidak terkesan semua berlindung pada pandemi Covid-19
Namun lagi-lagi, basis data yang masih kurang baik membuat bantuan jaring pengaman sosial ini tidak tepat sasaran. Misalnya, di beberapa wilayah banyak orang kaya atau mampu justru mendapat bantuan. Bahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif, pensiunan PNS, dan ada orang yang sudah meninggal, datanya juga masuk ke dalam penerima bansos tunai.
"Ini masalah besar bagi bangsa ini. Persoalan ini harus dibereskan agar tidak terkesan semua berlindung pada pandemi Covid-19," ujar Intan.
Untuk itu, anggota DPR Dapil Jabar VI itu mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki data penerima bansos agar lebih tepat sasaran, langsung kepada penerima manfaat dan tidak rumit distribusinya. Politisi PAN itu menegaskan, integrasi, akurasi, dan pemutakhiran data penerima bansos merupakan suatu keharusan.
Simak Pula: Data Bansos Dampak Covid-19 Kemensos di Bantul Kacau
"Hal ini sangat mempermudah seluruh proses pelayanan publik hingga pemenuhan kesejahteraan bagi masyarakat," kata Intan.[]