Jakarta - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng berharap dan percaya Kementerian Hukum dam HAM (Kemenkumham) akan objektif terkait verifikasi Kongres Luar Biasa (KLB) yang menobatkan Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) .
"Kita berharap, benar-benar percaya kok teman-teman di Kumham bakal bekerja objektif, terutama soal verifikasi KLB abal-abal itu," tutur Andi yang diungah di kanal Youtubenya pada Minggu 14 Maret 2021.
Kira-kira bisa enggak Moeldoko ini fokus membantu Presiden kalau dengan situasi semacam ini. Kalau saya itu justru merugikan. Saya dengar pendukung Pak Jokowi juga marah karena menyeret-nyeret Pak Jokowi.
Andi menegaskan, dalam hal ini Demokrat kubu AHY tidak pernah menyeret pemerintah. Jadi menurutnya, jika pemerintah mau marah, marahlah pada Moeldoko yang telah menyeret pemerintah dalam persoalan ini. Sebab bagaimanapun Moeldoko menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
"Bagaimana membedakan, saya sebenarnya justru menganggap bahwa apa yang dilakukan KSP Moeldoko ini merugikan pemerintahan Pak Jokowi," ungkapnya.
Menurut Andi, sebagai KSP yang melakukan gerakan-gerakan politik maka akan sulit bagi siapapun untuk membedakannya. Dala hal ini, seharusnya pemerintah fokus menangani pandemi Covid-19 dan Moeldoko sebagai KSP semestinya membantu presiden dengan menjalankan tugasnya dengan baik.
"Kira-kira bisa enggak Moeldoko ini fokus membantu Presiden kalau dengan situasi semacam ini. Kalau saya itu justru merugikan. Saya dengar pendukung Pak Jokowi juga marah karena menyeret-nyeret Pak Jokowi," tandasnya.
- Baca juga : Penyebab Andi Mallarangeng Dilaporkan Demokrat Kubu Moeldoko
- Baca juga : Muhammadiyah Terbitkan Pedoman Ibadah Puasa di Masa Pandemi
Terkait dengan pihak yang menyamakan kisruh Demokrat sama dengan partai lain, Andi menegaskan, bahwa ini berbeda dengan perpecahan di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau Partai Golkar.
Di kedua partai tersebut, penyebabnya lantaran kader-kader partai melakukan Musyawarah Nasional (Munas) masing-masing. Sementara KLB Sibolangit, bukan kader melainkan orang eksternal yang punya uang dan kekuasaan, yakni Moeldoko yang jabatannya adalah KSP.
"Bahkan ini pertama kali terjadi di Indonesia, bahkan di zaman Orba pun, ketika Soeharto menggusur Megawati dia menggunakan kader PDI yang lama, Soerjadi, orang yang memang kader PDI dan memang diback up pemerintah untuk menggusur Megawati. Ini (Demokrat) dari luar. Pertama terjadi di republik ini. Menurut saya ini tidak bisa dibiarkan," pungkas Andi. []