Jakarta - Posisi Presiden kelima Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN menunjukkan adanya suatu skema strategis dalam proyeksi pembangunan nasional ke depan. Hal tersebut disampaikan pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo pada Jumat,, 15 Oktober 2021.
Menurutnya, penempatan ketua Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) ex officio sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN, mencerminkan skema proyeksi pembangunan yang menyeleraskan antara ilmu pengetahuan (science) dengan cita-cita pembangunan nasional yang mengacu pada aspek filosofis, ideologis dan yuridis.
"Tujuannya, agar arah pembangunan nasional 'on the right track' dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945. Dalam perspektif itulah mengapa sosok Megawati dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN," kata Karyono.
Ditegaskan Karyono, tidak dipungkiri, masih ada perbedaan mazhab di sejumlah kalangan. Ada pihak yang berpandangan bahwa ilmu pengetahuan itu netral, berdiri sendiri tidak ada hubungannya dengan urusan politik negara dan falsafah bangsa.
"Hemat saya, pandangan tersebut terlalu sempit dan lebih dari itu, justru berpotensi menciptakan keterasingan (alienasi) antara pengetahuan dengan kehidupan manusia dan keadilan sosial. Menurut saya, ilmu pengetahuan harus mengabdi kepada kemanusiaan. Sebagaimana yang dikatakan Sukarno, saat penganugerahan gelar doktor kehormatan di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1951," tegasnya.
"Sukarno menyatakan, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia, atau praktiknya bangsa, atau praktik hidupnya dunia kemanusiaan," sambung Karyono.
Terkait dengan kekhawatiran sejumlah pihak, Karyono berpendapat, jika BRIN diisi oleh politisi disinyalir menimbulkan kerancuan yang akan membuat BRIN menjadi lembaga partisan dan tidak independen.
Tujuannya, agar arah pembangunan nasional 'on the right track' dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945.
"Terhadap pandangan tersebut, hemat saya perlu dibedakan antara kepentingan politik partai dengan politik negara. Dalam konteks ini, lembaga BRIN harus diletakkan dalam paradigma kepentingan politik negara, bukan politik partisan," katanya.
Selain itu, menurut Karyono, perlu dipahami secara holistik bahwa personalia BRIN di jajaran pelaksana (eksekutif) telah diisi oleh para ahli di pelbagai bidang yang berlatar belakang non partai.
"Terkait dengan posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang duduk di posisi sebagai wakil ketua Dewan Pengarah BRIN, menurut saya, jabatan dua menteri itu memiliki korelasi dengan fungsi BRIN, yaitu fungsi pendanaan dan fungsi koordinasi yang melekat. Keberadaannya adalah bagian dari skema besar untuk menunjang kerja BRIN agar berjalan maksimal sesuai arah dan tujuan," ujarnya.[]
Baca Juga:
- Soal Perpres BRIN, PKS Desak Pemerintah Perhatikan Karir Peneliti
- Kejutan Belva Devara Lamar Sang Kekasih Sabrina Anggraini
- BRIN : Komunikasi LAPAN-SpaceX Bukan Soal Bandara Antariksa
- Presiden Jokowi Lantik Dewan Pengarah BRIN
