Analisa Karyono Wibowo Soal Dewan Pengarah BRIN

Hal tersebut disampaikan pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo pada Jumat,, 15 Oktober 2021.
Karyono Wibowo. (Foto: Tagar/Facebook Karyono Wibowo)

Jakarta - Posisi Presiden kelima Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN menunjukkan adanya suatu skema strategis dalam proyeksi pembangunan nasional ke depan. Hal tersebut disampaikan pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo pada Jumat,, 15 Oktober 2021.

Menurutnya, penempatan ketua Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) ex officio sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN, mencerminkan skema proyeksi pembangunan yang menyeleraskan antara ilmu pengetahuan (science) dengan cita-cita pembangunan nasional yang mengacu pada aspek filosofis, ideologis dan yuridis.

"Tujuannya, agar arah pembangunan nasional 'on the right track' dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945. Dalam perspektif itulah mengapa sosok Megawati dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN," kata Karyono.

Ditegaskan Karyono, tidak dipungkiri, masih ada perbedaan mazhab di sejumlah kalangan. Ada pihak yang berpandangan bahwa ilmu pengetahuan itu netral, berdiri sendiri tidak ada hubungannya dengan urusan politik negara dan falsafah bangsa.

"Hemat saya, pandangan tersebut terlalu sempit dan lebih dari itu, justru berpotensi menciptakan keterasingan (alienasi) antara pengetahuan dengan kehidupan manusia dan keadilan sosial. Menurut saya, ilmu pengetahuan harus mengabdi kepada kemanusiaan. Sebagaimana yang dikatakan Sukarno, saat penganugerahan gelar doktor kehormatan di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1951," tegasnya.

"Sukarno menyatakan, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia, atau praktiknya bangsa, atau praktik hidupnya dunia kemanusiaan," sambung Karyono.

Terkait dengan kekhawatiran sejumlah pihak, Karyono berpendapat, jika BRIN diisi oleh politisi disinyalir menimbulkan kerancuan yang akan membuat BRIN menjadi lembaga partisan dan tidak independen.


Tujuannya, agar arah pembangunan nasional 'on the right track' dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945.


"Terhadap pandangan tersebut, hemat saya perlu dibedakan antara kepentingan politik partai dengan politik negara. Dalam konteks ini, lembaga BRIN harus diletakkan dalam paradigma kepentingan politik negara, bukan politik partisan," katanya.

Selain itu, menurut Karyono, perlu dipahami secara holistik bahwa personalia BRIN di jajaran pelaksana (eksekutif) telah diisi oleh para ahli di pelbagai bidang yang berlatar belakang non partai.

"Terkait dengan posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang duduk di posisi sebagai wakil ketua Dewan Pengarah BRIN, menurut saya, jabatan dua menteri itu memiliki korelasi dengan fungsi BRIN, yaitu fungsi pendanaan dan fungsi koordinasi yang melekat. Keberadaannya adalah bagian dari skema besar untuk menunjang kerja BRIN agar berjalan maksimal sesuai arah dan tujuan," ujarnya.[]

Baca Juga:

Berita terkait
Kemenristek/BRIN Gelar Rakor Riset dan Inovasi Nasional 2021
Kemenristek/BRIN Gelar Rakor Riset & Inovasi Nasional 2021 selama tiga hari 27-29 Januari 2021.
Karyono Harap Pidato Jokowi Mampu Jawab Tantangan Saat Ini
Ekonomi mengalami kontraksi, pengangguran meningkat, utang bertambah, belum lagi dampak sosial lainnya.
Karyono Wibowo: Kritik BEM UI Harus Berikan Solusi
Menurut Karyono, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) juga mesti mengutarakan kritik secara konsepsional bukan mencaci maki.
0
Analisa Karyono Wibowo Soal Dewan Pengarah BRIN
Hal tersebut disampaikan pengamat politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo pada Jumat,, 15 Oktober 2021.