Jakarta - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, mengumumkan pada Kamis, 3 Juni 2021, bahwa AS akan menyumbangkan 75% vaksin virus corona yang tidak terpakai ke aliansi COVAX. AS akan membagikan 80 juta dosis vaksin secara global pada akhir Juni 2021.
"Selama pandemi ini berkecamuk di seluruh dunia, rakyat Amerika akan tetap rentan," ujar Biden dalam sebuah pernyataan. "Dan Amerika Serikat berkomitmen untuk membawa urgensi yang sama pada upaya vaksinasi internasional yang telah kami tunjukkan di dalam negeri."
Sementara sisa 25% dari dosis vaksin yang tidak digunakan akan disimpan untuk keadaan darurat dan untuk dibagikan AS dengan mitranya.
1. Ke Mana Vaksin Akan Disumbangkan?
Washington meyampaikan akan tetap pada keputusan terkait ke mana vaksin akan dikirim.
Presiden Joe Biden berjalan keluar dari Marine One di Ellipse dekat Gedung Putih, Kamis, 27 Mei 2021, setelah kembali dari perjalanan ke Cleveland. (Foto: voaindonesia.com - AP/Susan Walsh)
"Kami tidak mencari konsesi, kami tidak memeras, kami tidak memaksakan kondisi seperti yang dilakukan negara lain yang menyediakan dosis, kami tidak melakukan hal-hal itu," ujar Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan.
"Ini adalah dosis yang diberikan, disumbangkan secara gratis dan jelas ke negara-negara ini, dengan satu tujuan untuk meningkatkan situasi kesehatan masyarakat dan membantu mengakhiri pandemi," kata Sullivan.
Dari 25 juta dosis pertama yang disumbangkan, sebanyak 19 juta akan diberikan ke COVAX, yang mana sekitar 6 juta untuk Amerika Selatan dan Tengah, 6 juta untuk Asia, dan 5 juta untuk Afrika.
Sisa 6 juta dosis akan dibagikan kepada antara lain Meksiko, Kanada, Korea Selatan, Tepi Barat dan Gaza, India, Ukraina, Kosovo, Haiti, Georgia, Mesir, Yordania, Irak, dan Yaman, serta untuk pekerja garis depan PBB.
Melalui cuitannya di Twitter, Presiden Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, menyambut baik sumbangan 1 juta dosis vaksin Johnson & Johnson.
2. Kekuasaan Produsen Vaksin Berkurang
Sebagai bagian dari rencana, Gedung Putih juga akan menghapus kuasa khusus Undang-Undang Produksi Pertahanan (DPA) untuk produsen vaksin tertentu yang menerima dana bantuan AS tetapi tidak disetujui untuk digunakan di AS, antara lain AstraZeneca, Sanofi SA/GlaxoSmithKline Plc, dan Novavax Inc.
Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan (Foto: voaindonesia.com/Reuters)
Undang-undang DPA memungkinkan akses prioritas produsen vaksin AS ke persediaan dan peralatan. Penghapusan ini bisa membebaskan bahan baku bagi produsen vaksin di negara lain, khususnya Serum Institute of India (SII).
3. AS Dituduh Timbun Vaksin
AS yang memiliki lebih dari cukup vaksin untuk menyuntik penduduknya, memicu munculnya tuduhan bahwa negeri Paman Sam ini telah berperan dalam ketidakadilan kontribusi vaksin. AS pun menghadapi tekanan agar membagikan persediaan vaksinnya.
Lebih dari 63% orang dewasa Amerika telah menerima setidaknya satu dosis vaksin virus corona, dan permintaan domestik dilaporkan mulai menurun.
Kebijakan terbaru AS ini pun akan sangat memperluas operasi COVAX, yang telah mengirimkan hampir 80 juta dosis vaksin ke 127 negara.
COVAX didirikan bersama oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dengan tujuan mengamankan cukup vaksin untuk 30% populasi di 92 negara anggota termiskin [rap/hp (AFP, AP)]/dw.com/id. []
