Jakarta – Departemen Keuangan (Depkeu) Amerika Serikat (AS) mengatakan melalui rilis berita bahwa pihaknya memberlakukan sanksi terhadap salah satu industri yang terbesar di Myanmar, batu permata.
AS menarget Myanmar Gems Enterprise (MGE), badan usaha milik negara (BUMN) yang bertanggung jawab atas semua kegiatan batu permata di sana. Batu permata, menurut Departemen Keuangan, “merupakan sumber daya ekonomi penting untuk rezim militer Birma.”
“Tindakan hari ini menggarisbawahi komitmen Departemen Keuangan untuk menutup sumber pendanaan militer Birma, termasuk dari BUMN,” kata Andrea Gacki, Direktur Kantor Urusan Kendali Aset Asing di Depkeu AS.
"Myanmar berdarah" - sebuah poster di Yangon, 2 April 2021 (Foto: dw.com/id)BUMN Birma itu akan diblokir dari semua properti dan kepentingan di dalam properti yang “dimiliki, langsung atau tidak langsung, 50 persen atau lebih oleh mereka, secara perorangan atau dengan orang-orang lain yang dikenakan sanksi, yang ada di AS atau dimiliki atau dibawah kendali orang di AS.”
Militer mengambil alih kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari, menggulingkan pemerintah sipil, dan menahan pemimpin defakto Aung San Suu Kyi serta pejabat tinggi lain. Sejak kudeta itu, protes berkembang di seluruh negara dan mengguncang Myanmar. Banyak dari protes itu berubah menjadi kekerasan sementara pihak militer melakukan penumpasan.
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), hampir 600 warga sipil termasuk puluhan anak, tewas di tangan pasukan dan polisi sejak kudeta. AAPP mengatakan lebih dari 3.500 orang telah ditangkap, dan 2.750 masih dalam tahanan (jm/ka)/voaindonesia.com. []
