UNTUK INDONESIA

Amerika Berlakukan Sanksi Kepada Dua Jenderal Myanmar

Amerika berlakukan sanksi terhadap dua anggota junta militer Myanmar dan mengancam tindakan lebih lanjut karena kudeta di negara itu
Para pedemo membentangkan poster bertuliskan "Justice (keadilan)" dalam demo memprotes kudeta militer terhadap pemerintah sipil Myanmar, di Yangon, Myanmar, Senin, 22 Februari 2021 (Foto: voaindonesia.com/

Jakarta – Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi terhadap dua anggota junta militer Myanmar dan mengancam tindakan lebih lanjut karena kudeta 1 Februari 2021 di negara itu. Sanksi diberlakukan mulai pada Senin, 22 Februari 2021.

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS mengatakan langkah itu ditujukan pada Jenderal Maung Maung Kyaw, yang merupakan panglima Angkatan Udara, dan Letnan Jenderal Moe Myint Tun, mantan kepala staf militer dan komandan salah satu biro operasi khusus militer yang mengawasi operasi dari Ibu Kota Myanmar, Naypyidaw.

anti kudetaAksi protes anti-kudeta di Myanmar (Foto: dw.com/id)

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, melontarkan ancaman yang sama. “Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang melakukan kekerasan dan menekan keinginan rakyat," kata Blinken dalam sebuah pernyataan pada Senin, 22 Februari 2021, malam.

Pemogokan umum terhadap pemerintahan militer telah melumpuhkan bisnis di Myanmar pada Senin, 22 Februari 2021. Kerumunan besar massa berkumpul dengan damai, meskipun ada kekhawatiran akan terjadinya kekerasan setelah pihak berwenang memperingatkan bahwa konfrontasi bisa mengakibatkan kematian.

Sebelumnya bulan ini, Departemen Keuangan AS juga menetapkan sanksi-sanksi terhadap 10 pejabat dan mantan pejabat militer.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, juga mengutuk kudeta dan “kekerasan yang tidak dapat diterima sama sekali terhadap pengunjuk rasa damai” dalam pernyataannya hari Senin, 22 Februari 2021.

warga myanmarWarga Myanmar turun jalan mengutuk kudeta atas Aung San Suu Kyi, 7 Februari 2021. (Foto: VOA)

Borrell mengatakan para menteri Uni Eropa telah setuju untuk menetapkan langkah-langkah bertarget, termasuk menetapkan sanksi-sanksi terhadap tokoh-tokoh militer yang bertanggung jawab atas kudeta dan kepentingan ekonomi mereka.

Borrell juga mengatakan Uni Eropa akan menahan semua dukungan finansial langsung untuk program-program reformasi pemerintah di Myanmar. Tetapi ia mengatakan langkah-langkah itu tidak akan berdampak bagi rakyat Myanmar, dan bahwa Uni Eropa akan “terus mendukung masyarakat sipil dan memberi layanan mendasar.” (lt/ft, uh/ab)/voaindonesia.com. []

Berita terkait
Inggris Jatuhkan Sanksi Terhadap Tiga Jenderal Myanmar
Inggris jatuhkan sanksi bagi tiga jenderal Myanmar karena melanggar hak untuk hidup dalam kudeta militer 1 Februari 2021
Singapura Kritik Sanksi Terhadap Junta Militer Myanmar
Singapura justru memperingatkan sanksi ekonomi untuk Myanmar bukan solusi karena diyakini hanya akan melukai warga sipil
Amerika Berikan Sanksi Kepada Pemimpin Junta Militer Myanmar
Amerika Serikat (AS) umumkan sanksi baru terhadap Myanmar, setelah militer menggulingkan pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis
0
Amerika Berlakukan Sanksi Kepada Dua Jenderal Myanmar
Amerika berlakukan sanksi terhadap dua anggota junta militer Myanmar dan mengancam tindakan lebih lanjut karena kudeta di negara itu