Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara terkait alasan video teguran keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga mengeluarkan ungkapan jengkel kepada para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 baru dipublikasikan pada 28 Juni 2020 atau berselang 10 hari sesudahnya.
Menurutnya, hal itu hanya persoalan teknis bukan permasalahan subtantif. Sehingga, kata dia, perkara itu tidak perlu diperbincangkan lebih dalam.
"Itu persoalan teknis, saya pikir tidak terlalu penting hanya teknis," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.
Kalkulasi mungkin tidak begitu substantif, tapi lebih substantif bagaimana Presiden memberikan encouragement kepada para menteri.
Baca juga: Bukan Pertama, Jokowi Sering Peringatkan Menteri
Sebelumnya, video terkait Arahan Tegas Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara pada 18 Juni 2020, baru dipublikasikan di akun Youtube Sekretariat Presiden pada 28 Juni 2020 sekitar pukul 17.38 WIB.
Perlu diketahui, sidang tersebut digelar secara tertutup untuk media, sehingga tidak ada satu media pun yang berkesempatan meliput rapat.
Moeldoko mengatakan ada sejumlah kajian atau kalkulasi yang perlu diperhitungkan dengan matang untuk mempublikasikan arahan Jokowi tersebut, namun tidak substantif.
"Kalkulasi mungkin tidak begitu substantif, tapi lebih substantif bagaimana Presiden memberikan encouragement kepada para menteri," katanya.
Moeldoko menyebutkan bahwa Jokowi ingin agar para pembantunya memahami dengan cepat serta mencari cara-cara yang baru dapat melaksanakan kebijakan yang diambil dijalankan dengan cepat dan tepat.
"Berikutnya tidak pernah menyerah kalau perlu bekerja 24 jam karena situasi extraordinary itu gambaran-gambaran yang tersirat dari apa yang diinginkan Presiden," kata dia.
Baca juga: Ancaman Reshuffle di Kabinet Jokowi Hanya Sesaat
Dalam video berdurasi lebih dari 10 menit itu, Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas kepada para menterinya, bahkan sempat menyatakan kejengkelannya karena sampai saat ini disebutnya belum ada progres yang signifikan dari kerja jajarannya dalam tiga bulan terakhir.
Menurut Jokowi dalam situasi yang berkembang saat ini memerlukan langkah luar biasa, karena dunia termasuk Indonesia sudah diambang krisis. Langkah-langkah tersebut harus segera diambil demi menyelamatkan 267 juta rakyat Indonesia.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis 18 Juni 2020. []
