Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel karena menteri Kabinet Indonesia Maju tidak memiliki perasaan yang sama yaitu sense of crisis ketika mengambil keputusan maupun membuat kebijakan di masa pandemi Covid-19.
Padahal, kata dia semua menteri termasuk dirinya harus bekerja dengan tindakan yang luar biasa (extraordinary) karena bertanggung jawab terhadap 260 juta penduduk Indonesia.
"Saya lihat masih banyak kita ini seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa engga punya perasaan suasana krisis," tutur Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Kamis 18 Juni 2020.
Jika dalam tiga bulan ke depan belum ada perubahan signifikan, ia tak segan mengambil tindakan yang lebih keras, yaitu membubarkan lembaga, reshuffle bahkan mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (perppu).
Ada sejumlah sektor yang paling disoroti Jokowi ketika menghadapi pandemi Covid-19 dalam tiga bulan ke belakang, setelah melihat laporan belanja-belanja kementerian yang biasa saja. Sebab, seharusnya, belanja-belanja kementerian segera di keluarkan sehingga konsumsi masyarakat nanti semakin naik.
1. Kesehatan
Pertama, Jokowi menyoroti dana pemulihan ekonomi nasional, contohnya bidang kesehatan. Ia menyebut anggaran untuk sektor kesehatan sebesar Rp 75 triliun belum digunakan maksimal.
Anggaran tersebut semestinya digunakan untuk pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialis, tenaga medis, dan peralatan kesehatan. Maka dari itu ia meminta anggaran tersebut dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran untuk mentrigger ekonomi.
"Itu anggaran Rp 75 triliun. Rp 75 triliun baru dikeluarkan 1,35 persen coba. Uang yang beredar di masyarakat ke rem ke situ semua," ucapnya.
2. Bantuan Sosial (Bansos)
"Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan tapi baru lumayan, ini extraordinary harusnya 100 persen," ucapnya.
3. Ekonomi
Selain kesehatan dan bansos, Jokowi juga meminta stimulus ekonomi segera masuk ke semua pelaku usaha khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Mereka nunggu semuanya, jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu , enggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti enggak ada apa-apa," tutur Jokowi.
Selain UMKM, kata dia stimulus ekonomi juga harus masuk ke pelaku usaha besar, perbankan termasuk indusri manufaktur terutama yang padat karya.
"Beri prioritas kepada meraka supaya enggak ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Jangan sudah PHK gede-gedan duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita," ucapnya. []
