Padang - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Barat (Sumbar) bersama Aliansi BEM se Sumbar kembali menggelar demonstrasi penolakan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker).
Seharusnya ada usaha dan upaya untuk penolakan UU ini dari pemerintah dan DPRD Sumbar.
Mereka berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumbar, Senin, 2 November 2020. Selain membawa spanduk dengan tulisan protes, mereka juga membacakan puisi dan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo.
Orator aksi, David Naskar mengatakan, aksi demo ini menyampaikan aspirasi masyarakat menolak UU Ciptaker. Sudah hampir satu bulan aksi demonstrasi UU Cipta Kerja di Sumbar berlangsung. Namun, belum ada perkembangan yang signifikan.
"Sudah ada surat yang dikirim gubernur dan ketua DPRD Sumbar soal penolakan UU Ciptaker. Tapi bagaimana perkembangan dan upaya setelah pengiriman surat itu tidak ada kabar lagi," katanya.
Menurutnya, selama satu bulan belakangan, tidak tampak upaya dan usaha pemerintah daerah maupun DPRD Sumbar untuk memperjuangkan pembatalkan UU cilaka itu.
"Jangan setelah mengirim surat, lalu dianggap selesai. Seharusnya ada usaha dan upaya untuk penolakan UU ini dari pemerintah dan DPRD Sumbar," katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, DPRD telah melakukan upaya penolakan UU Ciptaker. Sejak sebulan terakhir, DPRD Sumbar sudah tiga kali mengirimkan surat kepada DPR RI dan Presiden Jokowi.
"Bukan tidak ada usaha dan upaya. Sudah ada tiga kali kami kirim surat soal penolakan UU Ciptaker ini," katanya.
Namun, demonstran merasa tidak puas dengan pernyataan Supardi. Mereka pun mengajak politisi Gerindra itu bersama-sama dengan pedemo membacakan surat terbuka kepada Presiden Jokowi untuk menolak UU Ciptaker.
Sebelumnya, aksi demonstrasi serupa telah berulangkali di gelar ribuan mahasiswa di Sumbar. Atas tuntutan itu, gubernur dan ketua DPRD Sumbar juga telah melayangkan surat penolakan kepada Presiden untuk menolak pengesahan UU tersebut. []