Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Putra Putri Indonesia (IPPI) Budi Heriyanto mengatakan, Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut kerumunan Pilkada Serentak 2020 tidak pernah ditindak tegas merupakan statement asal bunyi (asbun) dan semakin menunjukkan karakter aslinya yang hanya bisa "cuci tangan". Sehingga Budi menyebut, Gubernur Anies bukan sosok Kepala Daerah yang bisa bekerja menata kota.
Ketika diminta pertanggungjawabannya, Gubernur Anies seperti biasa melempar kesalahan ke orang lain. Pilkada yang sesuai protokol kesehatan jadi kambing hitam.
"Gubernur Anies hanya jago tata kata. Pidato yang manis. Tapi soal kinerja, tidak ada prestasi yang menonjol selain hanya bisa melempar tanggung jawab dan tak ingin disalahkan," kata Budi berdasarkan dalam keterangan tertulisnya, Selasa 17 November 2020.
Saat banjir Jakarta awal tahun 2020 juga Anies tidak mau disalahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perihal kurang sigapnya Pemprov DKI dalam menormalisasi sungai.
"Kali ini Gubernur Anies semakin menunjukkan tabiat aslinya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang direshuffle dari Kabinet Presiden Jokowi periode pertama itu selain tidak bisa bekerja juga tidak ingin disalahkan atau hanya bisa melempar tanggung jawab. Sekarang soal pelanggaran protokol kesehatan di DKI Jakarta yang massif dan dibiarkan," ucapnya.
Bahkan, dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di acara pernikahan Putri Habib Rizieq dan peringatan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat yang merupakan domain Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya kerumunan, Gubernur DKI Jakarta tidak berdaya dan malah mengizinkan acara tersebut.
"Ketika diminta pertanggungjawabannya, Gubernur Anies seperti biasa melempar kesalahan ke orang lain. Pilkada yang sesuai protokol kesehatan jadi kambing hitam," jelasnya.
Berdasarkan data yang dimiliki Aktivis senior di dunia pergerakan Organisasi Kepemudaan itu, Gubernur Anies tidak pernah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pilkada yang sudah digelar tingkat nasional lantaran ditahun 2020 tidak ada Pilkada DKI Jakarta.
- Baca Juga : Pilkada Sehat 2020 dan Target Partisipasi Pemilih 77,5%
- Baca Juga : Kemendagri: Harusnya Pemda Manggarai Barat Sediakan PT-PCR
Rakor ini, dipimpin Menkopolhukam dan diikuti KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu, sejumlah Menteri, Kasatgas Covid Nasional serta Polri dan TNI.
Selain itu, juga diikuti semua jajaran masing-masing daerah, kemudian melakukan rakor daerah diikuti para pasangan calon yang menandatangani pakta integritas untuk patuh protokol kesehatan covid19.
Bahkan, Menkopolhukam, KPU, Bawaslu, Kasatgas Covid dan sejumlah menteri telah rakor dengan semua Sekjen Parpol dan para sekjen parpol menginstruksikan kepada parpol jajarannya dan paslon yang didukung untuk patuh pada protokol covid19.
Pilkada, memiliki rezim atau mekanisme tersendiri yang mengaturnya. Ada KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan aparat keamanan Satpol PP, Linmas, Polri dan TNI. Selain itu, ada pengambil keputusan politik di Komisi II DPR RI dan Pemerintah.
Dalam hal ini, posisi pemerintah memberikan bantuan dan memfasilitasi. Seiring pilkada dilakukan di masa pandemi Covid-19 maka mekanismenya melalui Protokol Kesehatan Covid-19 yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU).
Sementara Rakor Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pilkada, meliputi koordinasi lintas instansi seperti Menkopolhukam, Mendagri, Menteri Kesehatan, KPU, Bawaslu, DKPP, TNI/Polri, perwakilan Jaksa Agung, Perwakilan BIN, seluruh KDH yang melaksanakan Pilkada, KPUD/Bawaslu Daerah yang melaksakan Pilkada beserta jajaran Forkopimda.
Rakor mingguan dan monitoring harian bersama Forkompimda dan jajaran KPU Bawaslu, juga dilakukan oleh semua instansi pusat selain Rakor bulanan. Hal ini, untuk memastikan ketaatan protokol kesehatan covid19.
Beberapa pelanggaran seperti kerumunan diatas 50 orang, langsung dibubarkan atau diberi peringatan tertulis oleh Bawaslu yang di dalamnya terdapat sentra penegakan hukum terpadu Polri dan Jaksa. Selain itu, TNI juga aktif terlibat dalam penegakan tersebut.
Mengutip beberapa pemberitaan, Kemendagri sendiri sudah mengeluarkan teguran tertulis terhadap 83 kepala daerah yang dianggap melanggar PKPU baik lantaran isu netralitas maupun pelanggaran covid19.
Kemendagri juga menggalakkan pembagian masker oleh Paslon sebagai alat peraga utama kampanye. Langkah ini, bisa menekan angka positif covid daerah pilkada, bahkan banyak yang menurun. Ironisnya, dua provinsi yang tidak menyelenggarakan Pilkada yaitu Aceh dan DKI Jakarta malah trend angka positifnya naik.
- Baca Juga : Kemendagri: Pilkada Instrumen Perangi Covid-19 dan Dampaknya
- Baca Juga : Kemendagri Ragukan Data KPU yang Kerap Berubah Drastis
Menjawab komentar miring Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengklaim, protokol kesehatan dalam pilkada sudah diawasi secara ketat. Jika ada pelanggaran, penyelenggara pemilu turun tangan untuk menindak, termasuk pembubaran langsung.
"Terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam pilkada juga telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu. Rekomendasi yang disampaikan ke KPU terkait hal itu, juga ditindaklanjuti oleh KPU setempat," tegas Dewa pada hari Selasa 17 November 2020. []
