Kemendagri: Harusnya Pemda Manggarai Barat Sediakan PT-PCR

Kemendagri mengatakan, hingga kini Kabupaten Manggarai Barat masih dikategorikan zona kuning, tetapi harusnya sediakan mesin PT-PCR.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal. (Foto:Tagar/Kemendagri)

Jakarta – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Adwil Kemendagri) Safrizal mengatakan, hingga kini Kabupaten Manggarai Barat masih dikategorikan sebagai zona kuning. Di wilayah ini, Penerapan protokol kesehatan (Prokes) di tempat umum seperti pengecekan suhu tubuh di bandara dan pelabuhan sudah diterapkan.

Seharusnya Pemda Manggarai Barat bisa membuat RT-PCR.

Meski demikian, ternyata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) belum menyediakan mesin reverse-transcriptase polymerase chain reaction atau RT-PCR untuk memudahkan masyarakat melakukan pengecekkan Covid-19 dengan hasil yang lebih cepat.

“Seharusnya Pemda Manggarai Barat bisa membuat RT-PCR,” katanya.

Hal ini, diungkapkan Safrizal saat rapat koordinasi monitoring dan evaluasi kinerja Pemkab Manggarai Barat terkait penanganan penyebaran Covid-19, Sabtu 14 November 2020.

KemendagriKemendagri melakukan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi kinerja penanganan Covid-19 dengan Pemkab Manggarai Barat. (Foto:Tagar/Kemendagri)

Safrizal juga meminta masyarakat untuk disiplin memakai masker. Sebab, saat berkeliling di Manggarai Barat dirinya masih menemukan masyarakat yang tidak mengenakan masker. Untuk itu, ia mendorong agar Pemkab membuat peraturan yang tegas terkait Prokes.

Safrizal berjanji akan melakukan pengecekkan peraturan terkait prokes tersebut, dan memonitor kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Di jalan masih 50% masyarakat belum menggunakan masker, penegakkan harus keras. Nanti, saya akan cek penegakkan penggunaan masker,” ucapnya.

Kemudian, Safrizal juga mendorong Pemkab agar membuat Laboratorium khusus untuk penanganan Covid-19.

“Yang menyulitkan membuat Lab akan saya bantu dorong,” tuturnya.

Sementara Kepala BPKAD Kabupaten Manggarai Barat Salvador Pinto menjelaskan, kondisi keuangan Pemkab dinilai masih cukup longgar untuk penanganan Covid-19.

“2 Bulan ke depan masih ada 4 Miliar free, diantisipasi untuk bencana lain. Seandainya mau digunakan untuk Covid-19 bisa. Khusus untuk penaganan Covid-19 masih ada 6 Miliar,” jelasnya.[]

Berita terkait
Kemendagri Ragukan Data KPU yang Kerap Berubah Drastis
Kemendagri meragukan data KPU mengenai jumlah pemilih di Pilkada 2020 yang belum rekam KTP elektronik lantaran kerap berubah dalam waktu cepat.
Kemendagri: Pilkada Instrumen Perangi Covid-19 dan Dampaknya
Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan, Pilkada perlu dilaksanakan sebagai instrumen untuk memerangi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
Kemendagri: Kepala Daerah dan DPRD adalah Mitra Sejajar
Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan, pola hubungan kerja DPRD dengan kepala daerah harus sejajar, selaras dan seirama.
0
Politikus PDIP Jagokan Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
Politisi PDIP Effendi Simbolon menjagokan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI mengantikan Hadi Tjahjanto.