Jokowi Minta Mendagri, Kapolri, Satgas Covid-19 Lebih Tegas

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, Satgas Covid-19 lebih tegas, jangan hanya imbauan protokol kesehatan.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, Satgas Covid-19 lebih tegas, jangan hanya imbauan protokol kesehatan. (Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden).

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan, keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19 merupakan hukum tertinggi. Oleh sebab itu penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah semestinya dilakukan secara tegas. 

"Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Pada masa pandemik ini telah kita putuskan pembatasan-pembatasan sosial termasuk di dalamnya adalah pembubaran kerumunan," ujar Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 16 November 2020. 

Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan.

Dijelaskan Jokowi, penegakan disiplin protokol kesehatan harus dilakukan karena tidak ada satu pun orang memiliki kekebalan terhadap virus corona, karena penularannya bisa menjadi wabah di dalam kerumunan massa.

Baca juga: Megawati dan Jokowi Didoakan Umur Pendek, PDIP: Itu Provokasi

Jokowi pun meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk menindak secara tegas bagi siapapun pihak-pihak yang melanggar pembatasan-pembatasan yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah. 

"Jadi jangan hanya sekadar imbauan, tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan," ujarnya. 

"Saya juga minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun," ucapnya menambahkan. 

Dalam kesempatan tersebut, mantan Wali Kota Solo itu mengingatkan agar daerah-daerah yang telah memiliki peraturan daerah (Perda) mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan untuk betul-betul menjalankan aturan tersebut secara tegas, konsisten, dan tidak pandang bulu. 

Baca juga: Kegagapan Jokowi dan Pembiaran Kerumunan Massa Rizieq Shihab

Dalam hal ini, kata Jokowi, tugas pemerintah ialah mengambil tindakan hukum, di mana ketegasan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat untuk patuh kepada protokol kesehatan adalah suatu keharusan. 

Sebab, berdasarkan data terakhir per 15 November lalu, rata-rata kasus aktif Covid-19 di Indonesia sudah berada pada angka 12,82 persen yang jauh lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 27,85 persen. 

Rata-rata kesembuhan pasien Covid-19 di Indonesia juga sangat bagus, yakni mencapai 83,92 persen, jauh lebih baik dibandingkan dengan angka kesembuhan dunia di angka 69,73 persen. 

"Angka-angka yang bagus ini jangan sampai rusak gara-gara kita kehilangan fokus kendali karena tidak berani mengambil tindakan hukum yang tegas di lapangan," ucapnya. 

Presiden Joko Widodo juga mengingatkan akan perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan para dokter, perawat, tenaga medis, dan paramedis yang dengan kesukarelaan mereka selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan mencurahkan tenaga untuk merawat pasien Covid-19, sampai-sampai harus merelakan tidak dapat bertemu dengan keluarga. 

"Jangan sampai apa yang telah dikerjakan oleh para dokter, perawat, tenaga medis, paramedis menjadi sia-sia karena pemerintah tidak bertindak tegas untuk sesuatu kegiatan yang bertentangan dengan protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang ada," ucap Jokowi. []

Berita terkait
Rencana Investasi Tesla di Indonesia, Jokowi Kirim Tim ke AS
Tim khusus ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.
MenkopUKM: Jokowi Setuju Tambah Anggaran ke Koperasi & UMKM
MenkopUKM Teten Masduki bilang, Presiden menyetujui penambahan anggaran yang akan disalurkan ke dalam pembiayaan murah bagi koperasi dan UMKM.
Komnas HAM Laporkan Kasus Intoleransi ke Jokowi
etua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik membenarkan ke Istana Negara bertemu Presiden Jokowi, adukan intoleransi.
0
Ditemukan 215 Kerangka Anak-anak Penduduk Asli di Kanada
PM Kanada sebut penemuan lebih dari 200 kerangka anak-anak yang dikubur di bekas sekolah asrama penduduk asli bukan insiden terpisah