UNTUK INDONESIA
Aksi 212 di Istana, NasDem Sebut FPI Salah Alamat
Politikus Partai NasDem menganggap Aksi 212 yang diinisiasi FPI, PA 212, dan GNPF-U salah alamat.
Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago. (Foto: Irma Suryani).

Jakarta - Politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menganggap Aksi 212 yang diinisiasi Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) terkait pemberantasan korupsi salah alamat jika digelar di depan Istana Negara Jakarta.

Menurut Irma demonstrasi bertajuk 'Berantas Mega Korupsi, Selamatkan NKRI' tersebut seharusnya berlokasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung. Dia mengatakan tidak semua urusan langsung ditujukan ke presiden.

"Tapi kok ke Istana ya? Padahal kasusnya kan urusan hukum? Seharusnya yang didemo KPK dan aparat penegak hukum," kata Irma kepada Tagar, Kamis, 20 Februari 2020.

Kalo semua harus ke presiden sepertinya jadi pemaksaan kehendak.

Irma menyebut FPI, PA 212 dan GNPF-U seolah memaksakan kehendak menjalankan aksinya di areal Istana Negara selaku kantor Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menilai tiap lembaga terkait memiliki tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) salah satunya pemberantasan korupsi.

"Kalo semua harus ke presiden sepertinya jadi pemaksaan kehendak, karena masing-masing institusi punya tanggung jawab sesuai tupoksinya," ujar politikus asal Lampung, Sumatera tersebut.

PA 212Konferensi pers mengenai persiapan Aksi 212 memprotes korupsi Jiwasraya dan Asabri oleh PA 212, FPI, GNPF Ulama, yang rencananya akan digelar Jumat, 21 Februari 2020, di depan Istana Negara. (foto: Tagar/Moh. Yaqin).

Dia menyarankan kepada penggerak demo agar mempertimbangkan kembali niatnya. Pasalnya, saat ini aparat penegak hukum telah bekerja mengusut para pelaku korupsi skandal korupsi Jiwasraya dan Asabri. "Kan kasusnya sudah ditangani aparat hukum, dikawal saja. Kecuali kasusnya nggak jalan," ucapnya.

Meski begitu, Irma mempersilakan aksi massa itu digelar lantaran tiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya dan dilindungi Undang-Undang. Namun, dia mempertanyakan apakah demo antikorupsi ini berjalan secara kontruktif atau tidak.

"Relevan sepanjang dilakukan secara konstruktif. Biar masyarakat yang menilai, tidak baik jika saya yang menilai, karena pasti subyektif nanti," tuturnya.

Baca juga:

Sebelumnya, Koordinator Aksi 212 Subhan mengatakan urusan teknis demonstrasi sudah selesai. Bahkan dia telah menjelaskan detail rute yang akan menjadi lokasi aksinya nanti.

Dia mengatakan rute Aksi 212 yang akan digelar pada Jumat, 21 Februari 2020 tersebut, akan dimulai dari titik temu di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Dari situ, massa akan berjalan kaki ke depan Istana Negara untuk menyampaikan aspirasinya.

Aksi mereka bakal menyerukan sejumlah permasalahan korupsi, di antaranya kasus tukar guling jabatan anggota DPR 2019-2024 yang melibatkan calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku, begitu juga sorotan terhadap kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

"Aksi akan diadakan di titik kumpul Patung Kuda dan kita dari patung kuda akan bergerak ke Istana Negara. Kami berharap umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang peduli dengan pemberantasan korupsi yang anti korupsi yakin Indonesia bebas dari korupsi," kata Subhan saat konferensi pers di Gedung Dakwah Islamiyah Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Februari 2020.

Subhan mengimbau kepada para peserta agar menyiapkan diri untuk menjalan salat Jumat di masjid sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Sehingga, usai salat Jumat bisa langsung ikut turun ke jalan. Sementara untuk parkir kendaraan, peserta bisa menggunakan tempat parkir kawasan Monumen Nasional.

"Peserta bisa salat Jumat di sekitar masjid patung kuda untuk lokasi parkir informasi dari panitia juga sudah disiapkan di kawasan Monas," kata dia.

Subhan, mengaku telah melengkapi seluruh administrasi kegiatan. Termasuk surat izin dari Polda Metro Jaya yang sudah dikantonginya. Sehingga, dia berharap aksi tersebut bisa berjalan dengan damai. []

Berita terkait
Setelah Aksi 212, FPI Siap Demo Omnibus Law ke DPR
Ketua FPI siap membuat gerakan turun ke jalan menolak RUU Omnibus Law. Rencana itu bakal digelar di depan DPR.
Rute Aksi 212 'Berantas Korupsi' dari PA 212 dan FPI
Koordinator Aksi 212 Subhan menjelaskan rute demonstrasi inisiasi PA 212, FPI dan GNPF-U yang digelar pada Jumat, 21 Februari 2020.
Polisi Sebut Massa FPI dan PA 212 Tidak Besar
Polda Metro Jaya mengaku tidak menyiapkan pengamanan khusus terhadap peserta aksi dari FPI, PA 212, dan GNPF Ulama di Istana Negara Jakarta.
0
Penyebab Kematian Anak Gajah Sumatera di Aceh
Kematian seekor anak gajah Sumatera di Desa Kampung Baroh Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya diduga karena keracunan.