Komnas HAM Papua: Dukung Penegakan Hukum Pelaku Anarkis

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua mendukung penegakan hukum pelaku anarkis.
Dua anak melintas di depan salah satu toko elektronik di salah satu pusat pertokoan di Kota Jayapura, Papua, Minggu, 1 September 2019. Kondisi Kota Jayapura mulai kondusif pasca unjuk rasa warga Papua pada Kamis, 29 Agustus 2019. (Foto: Antara/Zabur Karuru)

Jakarta - Penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Papua dan Polres Jayapura Kota kepada para massa pendemo yang berujung anarkisme pada Kamis pekan kemarin mendapat dukungan dari Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits Ramandey.

"Iya, para penanggungjawab demo harus diminta keterangan dan para pelaku pembakaran dan penjarahan juga harus dimintai pertanggungjawaban," kata Frits di Kota Jayapura, Papua, Senin, 2 September 2019, dikutip dari Antara.

Iya, para penanggungjawab demo harus diminta keterangan dan para pelaku pembakaran dan penjarahan juga harus dimintai pertanggungjawaban

Ia mengaku sepakat dan mendukung sikap dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang memerintahkan jajarannya di Polda Papua hingga di Polres Jayapura Kota untuk menindak tegas aksi yang tidak terpuji tersebut.

"Kami dukung perkuatan personel di Papua, termasuk perkuatan IT untuk ungkap kasus ini. Kenapa? Karena ini juga dalam rangka memutus keberlanjutan dari aksi demonstrasi yang berujung pada anarkisme," katanya.

Mengenai aksi demo yang diwacanakan telah ditunggangi oleh pihak ketiga, Frits menilai bahwa aksi tersebut sebenarnya untuk menyuarakan penolakan rasisme di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, tetapi kemudian dibelokkan dengan tuntutan merdeka.

"Jadi, dugaan itu wajar saja. Karena aksi kemarin ada yang tuntut merdeka. Itu (demo) didesain untuk kepentingan yang lain," katanya.

Sementara, para pendemo yang melancarkan aksinya dengan membawa katapel, linggis ataupun benda tajam lainnya, Frits melihat bahwa persiapan untuk melaksanakan aksi tersebut sudah terorganisir.

"Pola demo yang terjadi di Kota Jayapura, Papua ini sama dengan yang terjadi di Sorong dan Manokwari, Papua Barat. Artinya apa, Komnas HAM punya hasil investigasi di Sorong dan Manokwari, ada satu sandi khusus yang digunakan, yaitu saling mengejek," katanya.

"Kalau ditempat lain sudah lakukan aksi demo dan belum bakar-bakar, belum merusak, itu belum. Ada sandi yang kami dapatkan , jadi kita minta polisi untuk kembangkan, karena demo itu sudah diorganisir," katanya lagi. []

Berita terkait
Pelajar Papua di Tegal Diajak Bertanding Sepakbola
Namun bukan skor akhir yang menjadi tujuan dalam pertandingan yang berlangsung cukup seru tersebut, melainkan rasa kebersamaan dan persaudaraan.
Bauzi, Suku Terasing di Papua
Papua, sebelumnya dikenal dengan nama Irian Barat atau Irian Jaya. Ada suku yang terasing bernama Bauzi, mereka terisolasi dengan kehidupan modern.
Tersangka Kerusuhan Papua Barat Jadi 20 Orang
Tersangka kerusuhan, pembakaran serta penjarahan di Papua Barat pada 19-21 Agustus 2019 bertambah menjadi 20 orang.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.