Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah kabupaten kota untuk melakukan pembatasan jam operasional di objek wisata, mal maupun tempat lain yang bisa memicu kerumunan di masa libur akhir tahun. Jika tak bisa lakukan itu, lebih baik ditutup saja.
"Kami minta semua, sekarang dievaluasi. Kami minta kontrol dari Dinas Pariwisata, Satpol PP, Kepolisian, dan TNI untuk ada pembatasan-pembatasan. Kalau itu sulit ditutup saja," kata Ganjar di Semarang, Kamis, 17 Desember 2020.
Hingga saat ini, lanjut Ganjar, sudah ada daerah yang mulai melakukan pembatasan-pembatasan. Di antaranya di Kota Semarang dengan rencana pembatasan jalan dan Kabupaten Blora yang mulai menerapkan pembatasan jam operasional.
Hari ini semua punya kesempatan, hanya sistemnya saja diubah.
Arahan untuk tidak ada kerumunan saat libur Natal dan Tahun Baru ini juga sudah disampaikan kepada para kepala daerah di Jawa Tengah. "Mudah-mudahan bupati wali kota yang lain dengan kondisi lokalitas yang ada mereka juga melakukan pembatasan," katanya.
Bagi Ganjar, perayaan tetapi bisa dilakukan, misalnya pemerintah daerah memberikan fasilitas berupa perayaan digital melalui streaming di media sosial atau bekerja sama dengan media penyiaran nasional atau lokal.
Begitu juga untuk perayaan agama. Beberapa waktu lalu sudah diadakan pertemuan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tokoh agama.
Hasilnya, menyepakati pembatasan tetapi tidak menghilangkan esensi dari perayaan itu sehingga bisa khidmat. Di antaranya dengan pembatasan pengunjung tempat ibadah atau perayaan agama.
"Melalui cara itu masyarakat masih tetap bisa merayakan meskipun rasanya berbeda dengan perayaan pada tahun sebelumnya. Hari ini semua punya kesempatan, hanya sistemnya saja diubah. Kalau kerumun-kerumun tidak kami izinkan," terangnya.
Baca juga:
- Infografis: Libur Panjang Akhir Tahun 2020, Jadi atau Tidak
- Ganjar Usulkan Tak Ada Libur Akhir Tahun, Ini Penjelasannya
- Muhadjir Effendy Pangkas Cuti Bersama Akhir Tahun Jadi 3 Hari
Ganjar mengakui di masa libur akhir tahun nanti, ada kendala tersendiri untuk menghindarkan keramaian. Hal ini dipicu beberapa perusahaan, khususnya swasta, yang meliburkan karyawannya. Kondisi tersebut bisa memicu mobilitas warga penduduk, baik untuk liburan maupun mudik.
"Kami berharap tidak usah mudik. Seandainya masih bisa bertahan di tempat itu, usahakan semaksimal mungkin tinggal di sana untuk tidak bergerak. Kalau harus mudik maka kemarin Menko Marinves sudah memerintahkan semua yang pergi harus PCR dengan antigen. Inilah yang kami harapkan bisa mencegah atau mendeteksi secara dini mereka yang berpindah atau masuk itu betul-betul aman," imbuhnya. []
