Airlangga Hartarto Jelaskan Pemilihan Ketua Umum

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto tangkis tuduhan terhadap dirinya tentang pemilihan ketua umum baru dengan jelaskan mekanisme pemilihan ketum
Ilustrasi konflik internal di Partai Golkar (Foto: Tagar.id)

Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjelaskan tuduhan yang ditujukan pada dirinya. Dia menuturkan secara detail soal mekanisme pemilihan bakal calon ketua umum yang baru.

"Jadi pertama mekanisme dari pada pemilihan calon ketua umum berdasarkan AD/ART di Partai Golkar ada tiga tahapan, satu adalah penjaringan calon, yang kedua adalah pencalonan, yang ketiga adalah pemilihan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 28 November 2019.

Airlangga menepis tuduhan bahwa ada penyalahgunaan dan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) di Golkar.

"Jadi tentu, mekanisme berbeda-beda, pada saat penjaringan calon itu ada mekanisme pendaftaran, sesudah pendaftaran dilewati maka ada proses dari bakal calon menjadi calon, nah itu harus selesai persyaratan administratif, kemudian dari bakal calon menjadi calon itu harus memenuhi 30 persen dukungan," ucap dia.

Menko Perekonomian ini menekankan bahwa mekanisme pemilihan itu sendiri melalui voting, dan harus bersifat jelas. Selama ini, ia juatru melihat ada yang sengaja mengubah makna dari mekanisme tersebut.

"Jangan dibolak balik, masalah penjaringan, pencalonan dari bakal calon menjadi calon, dan masalah pemilihan," tuturnya.

Tanggapan berbeda dilontarkan Direktur Etos Indonesia Institute Iskandarsyah yang menyebut adanya indikasi penyalahgunaan dan pelanggaranAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dapat membawa nilai negatif bagi Partai Golkar. Iskandarsyah menyebut jika ini terus bergulir, maka dampaknya akan terjadi pada keseluruhan partai.

"Ini preseden buruk kalau toh memang terjadi nanti buat partai Golkar keseluruhan, partai yang punya history berbeda dari partai-partai lain," kata Iskandarsyah kepada Tagar, Kamis, 28 November 2019.

Ia menyebut, penilaian negatif harua segera dihapuskan. Iskandarsyah mengatakan Calon Ketua Umum (Ketum) petahana Airlangga Hartarto harus memperbaiki perpecahan yang mengancam Golkar.

"Terkait Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang akan dilaksanakan pada 3 - 6 Desember 2019 mendatang ada indikasi penyalahgunaan dan pelanggaran AD ART di munas tersebut, siapa yang mampu melakukan? ya pasti nya petahana," ucapnya.

Ia justru menilai kinerja Airlangga selama ini tak memuaskan. Ketidakjelasan visi misi dibalik kepemimpinan Airlangga menurutnya menjadi faktor utama pemicu perpecahan di badan partai berlambang pohon beringin ini.

"Kekuatan petahana sampai hari ini saya melihat masih sangat abu-abu," ujar Airlangga. []

Berita terkait
Pratikno Disebut Ikut Campur Munas Partai Golkar
Mensesneg Pratikno disebut ikut campur urusan internal Partai Golkar dengan mengintervensi DPD untuk memilih Airlangga Hartarto pada Munas nanti.
Golkar Minta Mendagri Tinjau Perilaku FPI Terdahulu
Soal perpanjangan izin surat teterangan terdaftar (SKT) Ormas, Golkar minta Mendagri meninjau tindak tanduk FPT terdahulu.
Perpecahan Golkar Kesalahan Airlangga Hartanto
Direktur Etos Indonesia Institute Iskandarsyah mengatakan penyalahgunaan AD/ART di Golkar akan membawa dampak buruk bagi Airlangga Hartanto.
0
Negara G7 Tingkatkan Sanksi Terhadap Rusia Terkait Perang di Ukraina
Sanksi-sanksi ini termasuk langkah-langkah cegah Moskow memperoleh bahan-bahan dan layanan yang diperlukan sektor industri dan teknologi