Pratikno Disebut Ikut Campur Munas Partai Golkar

Mensesneg Pratikno disebut ikut campur urusan internal Partai Golkar dengan mengintervensi DPD untuk memilih Airlangga Hartarto pada Munas nanti.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, saat tiba di RSU PKU Muhammadiyah Gamping, untuk menjenguk Buya Syafii Maarif, Sabtu 28 Juli 2019. (Foto: Tagar/Kurniawan Eka Mulyana)

Jakarta - Pendukung bakal calon Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan ada tiga menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ikut cawe-cawe dalam perhelatan musyawarah nasional (Munas) yang digelar 4-6 Desember 2019 mendatang.

Salah satu pendukung Bamsoet, Syamsul Rizal Hasdy menyebut ketiga menteri itu berupaya untuk menekan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar tingkat I dan II untuk memilih Airlangga Hartarto. 

"Jadi, ada pembantu Presiden, saya enggak mau sebut nama, tapi ada tiga pembantu Presiden yang telepon [beberapa] DPD, Ketua DPD I, Ketua DPD II, dan kepala-kepala daerah untuk pilih Airlangga," kata Syamsul di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu, 27 November 2019.

Dengan terbuka, Syamsul menyebut nama Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebagai salah satu yang ikut campur urusan internal partai berlambang beringin itu.

Namun, dia enggan menyebut apa yang dilakukan Pratikno dalam intervensinya pemilihan ketum Partai Golkar periode 2019-2024. "Yang sangat santer itu adalah Pratikno, Mensesneg," katanya.

Sedangkan, dua menteri lagi yang juga bermain merupakan dari kader Partai Golkar sendiri dan partai lain.

Dinamika perebutan ketua umum Partai Golkar memanas

Hal itu juga dipicu tindakan Airlangga Hartarto menggusur sejumlah posisi dan memecat sejumlah tenaga ahli Fraksi Partai Golkar yang menjadi pendukung Bamsoet. 

Bahkan, menteri koordinator bidang perekonomian itu juga mencoret seluruh anggota kepanitiaan Munas Partai Golkar yang terindikasi pro-Bamsoet.

Menanggapi itu, Ketua Tim Sukses Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ahmadi Noor Supit, membenarkan kabar jika banyak pendukung Bamsoet yang dipecat dari sejumlah struktural di DPR hingga tingkat tenaga ahli (TA) di DPR.

"Bahkan bukan hanya anggota DPR yang sudah menduduki jabatan di AKD (alat kelengkapan dewan). Sampai ke tingkat yang namanya TA saja yang enggak ada kaitannya dengan (Munas) itu diberhentikan," kata Supit di Hotel Sultan Senayan, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. []

Berita terkait
Kondisi Memanas Jelang Munas Partai Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan berkomentar tentang polemik yang memanas jelang Munas Partai Golkar.
Perpecahan Golkar Kesalahan Airlangga Hartanto
Direktur Etos Indonesia Institute Iskandarsyah mengatakan penyalahgunaan AD/ART di Golkar akan membawa dampak buruk bagi Airlangga Hartanto.
Ada Potensi Munas Golkar Tandingan
Musyawarah Nasional Golkar di Jakarta pada Desember 2019 berpotensi melahirkan munas tandingan.
0
DPR Terbuka Menampung Kritik dan Saran untuk RKUHP
Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang.