UNTUK INDONESIA
Ahok Bongkar Proyek Paperless Rp 500 M, Ini Tanggapan Peruri
Peruri menanggapi tudingan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal proyek paperless perusahaan negara itu.
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (BTP). (Foto: Instagram/basukibtp)

Jakarta - Direktur Utama Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri, Dwina Septiani Wijaya memberikan tanggapan terhadap tudingan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal Ahok yang viral beberapa waktu lalu. Ahok menyebut Perum Peruri mematok Rp 500 miliar untuk proyek paperless di Pertamina.

Alhasil, tudingan tersebut sampai dan bahkan menjadi salah satu sorotan dalam rapat dengan pendapat antara Komisi VI DPR dengan Perum Peruri di Jakarta, Senin, 28 September 2020.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mufti Anam turut menanyakan tudingan Ahok tersebut kepada Peruri. "Kami ingin meminta penjelasan dari panjenengan, itu betul tidak begitu?," katanya.

Jika memang benar, kata Anam, apa alasan permintaan tersebut, jangan sampai menjadi isu liar seolah Peruri ingin mencuri uang rakyat di tengah pandemi Covid-19. "Di tengah kondisi masyarakat yang nyari makan saja susah tapi mau merampok keuangan, uang negara dengan cara yang sistematis," ucapnya.

PeruriKantor pusat Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). (Foto: peruri.co.id).

Terkait polemik tersebut, Dwina tidak bisa menjelaskan secara rinci lantaran adanya hal-hal rinci yang berkaitan dengan kontrak antara Peruri dengan Pertamina bersifat rahasia. "Apalagi kami high security company, Pak jadi mungkin kami tidak banyak bicara di media karena nature dari high security company seperti itu," katanya.

Namun terkait tudingan tersebut, kata Dwina, sejak September 2019, perusahaanya meluncurkan layanan produk digital dengan nama Peruri Digital Services dan ada tiga produk yakni, Peruri Sign, Peruri Code, serta Peruri Trust. Saat ini klien digital Perum Peruri sudah mencapai 117 entitas dan sebanyak 35 di antaranya merupakan BUMN, termasuk Pertamina.

"Biasanya memang benar pada saat digitalisasi itu bakar uang. Tapi Alhamdulillah kami juga tahu pentingnya bahwa pada bisnis awal itu yang penting itu adalah kita penetrasi pasar, market, tapi kami tidak pernah dalam posisi harus bakar uang, Pak," ucap Dwina.

Mengenai Pertamina, kata dia, tak ada perbedaan dengan klien lainnya dan mendukung semua proses digitalisasi yang dilakukan. "Khususnya juga di BUMN dan kami selalu berkomitmen memberikan pelayanan dan harga yang terbaik," ujar Dwina.

Selain itu, menurut Dwina, hubungan antara perusahaanya dengan Pertamina saat ini berada dalam kondisi yang baik meski ada polemik tersebut. "Jadi mungkin juga bisa ditambahkan bahwa hubungan kami dengan Pertamina juga sangat baik. Jadi sebetulnya tidak seperti ramai-ramai yang mungkin disampaikan," tuturnya.

Sebelumnya, awal polemik terjadi melalui video berdurasi 6 menit 39 detik yang beredar di media sosial pada 14 September 2020. Dalam video tersebut, Ahok menyebut permintaan Perum Peruri yang mematok Rp 500 miliar untuk proyek paperless di Pertamina tidak masuk akal.

"Itu sama saja sudah dapat Pertamina enggak mau kerja lagi, tidur, 10 tahun jadi ular sanca, jadi ular piton," kata Ahok.

Hasilnya, pada 15 September 2020, juru bicara Pertamina Fajriyah Usman angkat suara bahwa manajemen Pertamina menghargai pernyataan Ahok. "Sebagai Komisaris Utama Pertamina, memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," katanya.

Menurut dia, koordinasi dan komunikasi dengan komisaris beserta stakeholder terus dilakukan. "Agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina," ucap Fajriyah.

Polemik tersebut juga turut mendapatkan komentar dari Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Menurutnya, pernyataan Ahok tersebut adalah urusan intenal Pertamina dan bisa menjadi ruang berkomunikasi untuk komisaris dan direksi.

"Ya B2B (business to business) itu urusan mereka. Apalagi ini kan sama-sama BUMN. Bagi kami kementerian itu kantong kiri, kantong kanan. Silakan saja mereka bernegosiasi sebagai sesama perusahaan dan B2B," katanya pada 16 September 2020.

Akhirnya, pada 17 September 2020, Ahok bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam pertemuannya, kata Ahok, laporan kritikan terhadap Pertamina diterima dengan baik oleh Erick Thohir.

"Kritik dan saran yang saya sampaikan diterima dengan baik oleh Pak Erick. Dan saya juga akan menjaga pesan Pak Erick untuk menjaga solidaritas team work dan terus melakukan transformasi BUMN," tutur Ahok. []

Berita terkait
Arya Bocorkan Hasil Pertemuan Ahok dengan Erick Thohir
Arya Sinulingga menyampaikan hasil pertemuan antara Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Puranama (Ahok) dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
Pengamat: Usulan Ahok BUMN Dihapus Posisinya Tak Tepat
Pengamat Ekonomi Indef Abra El Talattof menilai Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina salah tempat untuk mengusulkan BUMN dihapus.
Bicara Utang Pertamina, Pengamat: Ahok Harus Dihargai
Pengamat Ekonomi Indef Abra El Talattof menilai perhatian Ahok terkait hutang Pertamina harus dihargai.
0
Pria Botak di Sumut Diancam 15 Tahun Penjara, Ini Kasusnya
Pria botak di Deli Serdang, Sumatera Utara, nodai adik ipar. Penjara 15 tahun menantinya.