Bali - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Muktamar di Bali pada tanggal 20-22 Agustus 2019, Muktamar ke V ini berlangsung di Nusa Dua, Bali.
Acara ini akan melibatkan ribuan kader PKB. Selain Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Presiden Joko Widodo akan membuka acara.
Selain Presiden, acara yang mengangkat tema Melayani Ibu Pertiwi, diprediksi akan berlangsung meriah dengan mengundang semua Ketua Umum Partai Politik.
Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB Ahmad Iman mengatakan, PKB telah mengundang seluruh partai politik. Ia juga mengungkapkan, para petinggi partai akan menghadiri Muktamar.
"Iya semua partai hadir," kata Iman kepada Tagar, Senin, 19 Agustus 2019.
Muktamar V mengagendakan beberapa pembahasan isu. Salah satu pembahasan yakni rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Iman mengatakan, partainya telah membentuk Tim Pengkajian Amandemen UUD 1945 dan GBHN. Tim Pengkajian ini tinggal menunggu disahkan pada acara Muktamar di Bali nanti.
"Kami akan mengkaji secara serius dan konprehensif terkait rencana Amandemen terbatas UUD 45 ini," kata Iman, melalui pernyataan tertulisnya, Minggu, 18 Agustus 2019.
Iman menuturkan, Panitia pengkaji itu nantinya akan dikomandoi oleh seorang professor dari bidang hukum tatanegara dan ilmu politik.
Namun, hingga kini ia enggan menyebut nama dari Panitia tersebut."Tunggu nanti pas Muktamar. Kami akan beri kejutan mengenai sosok profesor yang akan memimpin Tim Pengkajian itu," ujarnya.
Menurut Iman, Panitia Pengkajian ini sangat penting untuk mendapatkan pemahaman dan perspektif lebih utuh baik secara ketatanegaraan maupun politik.
"Ini bentuk keseriusan kami untuk mengkaji rencana Amandemen terbatas UUD 45 itu," kata dia.
Menurutnya, hasil dari kajian akan dijadikan pedoman dan landasan PKB menentukan sikap apakah mendukung atau menolak rencana tersebut.
"Ini menyangkut prinsip tentang tatanegara Indonesia kedepan. Kita tak ingin Presiden terpilih justru tersandra oleh GBHN," kata Iman.
Ia mengatakan, rencana amendemen terbatas ini merupakan perubahan yang kelima UUD 1945 sejak 1999. Rencana perubahan terhadap UUD 1945 ini didasari keinginan sejumlah pihak menghadirkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, partai yang paling getol menyuarakan agenda ini adalah PDI Perjuangan.
Cak Imin Jadi Ketum PKB Lagi
Muhaimin Iskandar (Cak Imin) diprediksi akan kembali menjabat posisi Ketua Umum (Ketum) PKB.
Dewan Syura DPP PKB, Maman Imanulhaq mengatakan para kader PKB berharap Cak Imin dapat terpilih kembali secara aklamasi.
"Karena dari awal kita sudah membahas program dan yang dari awal mengadvokasi bagaimana 3 strategi itu soal penguatan SDM, soal penguatan ekonomi dan strategi dakwah kebudayaan ini adalah Gus Imin," kata Maman di Nusa Dua, Bali, Selasa, 20 Agustus 2019.
Politikus senior PKB ini mengungkapkan peluang besar ada pada nama Cak Imin. Ia mengatakan, banyak keberhasilan yang diraih saat Cak Imin menjabat sebagai ketua umum.
"Maka kita tentu berharap secara aklamasi nanti temen-teman dari seluruh wilayah menetapkan kembali Cak Imin untuk kembali menjadi pimpinan PKB ini," ucapnya.
Selain nama Cak Imin yang akan tetap dipertahankan sebagai Ketum. Nama lainnya yang akan tetap menjabat ditubuh partai ialah Hanif Dakhiri.
Maman mengatakan, kemungkinan nama Hanif juga akan tetap menjabat sebagai Sekjen PKB.
"Termasuk juga saya nggak tahu nanti Sekjen. Tapi ini subjektif pribadi saya, saya masih pengen ak Hanif jadi Sekjen. Karena
salah satunya karena pak Hanif humble," ujarnya. []
