Agar Prancis Tak Merugi, Macron Harus Segera Minta Maaf

Peneliti Indef Enny Sri Hartati menilai sebaiknya Presiden Prancis Emmanuel Macron segera meminta maaf atas pernyataannya yang menimbulkan polemik.
Ilustrasi Presiden Macron. (Foto: Tagar/www.scmp.com/dpa)

Jakarta - Peneliti senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati menanggapi seruan boikot terhadap produk-produk Prancis yang belakangan ini ramai digaungkan beberapa negara di dunia. 

Ia menilai, sebaiknya Presiden Prancis Emmanuel Macron segera mungkin untuk meminta maaf agar dampaknya tidak semakin besar.

"Menurut saya, ini mestinya segera diselesaikan. Presiden Macron tidak boleh mengulangi lagi, membersihkan semua pemikirannya tentang keburukan umat Islam atau umat muslim di seluruh dunia," kata Enny saat diwawanara Tagar TV, Senin, 2 November 2020.

Jadi menurut saya seruan boikot itu yang paling utama adalah bagaimana message ini sampai kepada pemimpin dunia mana pun termasuk Presiden Macron.

Baca juga: Bareskrim dan Intelijen Pantau Pemboikotan Produk Prancis

Soal seruan pemboikotan, kata Enny, publik termasuk para pemimpin dunia itu harus melihat dari beberapa sisi. Menurutnya, ada isi pesan yang disampaikan di balik seruan pemboikotan tersebut.

"Yang menjadi concern itu bukan boikotnya tapi message bahwa bagi pemimpin dunia, siapa pun tidak hanya Presiden Macron ini harus menciptakan kedamaian dunia, apalagi ini terkait dengan isu-isu HAM yang sangat fundamental misalnya tentang agama, tentang keyakinan, ini kan hak private," ucapnya.

Dalam Hak Asasi Manusia (HAM), kata dia, aspek Ketuhanan atau keyakinan sesorang menjadi yang paling tinggi. Untuk itu, diharapkan ke depan tidak ada lagi kejadian atau kasus yang berujung dengan pemboikotan.

"Kecenderungan di Eropa misalnya dan negara-negara barat, Islam phobia masih terus menjadi isu, sering menjadi komoditas politik termasuk juga tuduhan terhadap Islam teroris, sebenarnya poin ini yang diaspirasikan oleh umat muslim," ujar Enny.

Selain itu, kata Enny, pemerintah Indonesia juga harus bersikap menanggapi seruan boikot produk-produk Prancis. Ini harus ditunjukkan kepada masyarakat khususnya masyarakat muslim yang ada di Indonesia.

"Hari ini pemerintah tidak mengumumkan untuk boikot produk-produk Prancis, mestinya pemerintah Indonesia bisa menujukkan kepada masyarakat Indonesia terutama masyarakat muslim bahwa Indonesia punya strategi lain," tuturnya.

Baca juga: Demo Boikot Produk Prancis akan Digelar di Aceh Barat

Dia menjelaskan, pemerintah Indonesia harus memberikan pemahaman kepada pemerintah Prancis bahwa sikap diskriminatif dan sikap yang mendiskreditkan umat muslim bukanlah sikap-sikap negarawan. Ini bertujuan agar masyarakat muslim khususnya di Indonesia tersampaikan aspirasinya dan kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

"Kalau pemerintah Indonesia bisa melakukan hal-hal itu jauh lebih bijak dan efektif, tentu pemerintah Indonesia tidak melakukan seruan boikot bisa dibenarkan, jadi ada cara lain. Tetapi kalau pemerintah Indonesia tidak melakukan apapun berarti pemerintah Indonesia tidak menyampaikan aspirasi dari masyarakat muslim Indonesia," kata Enny. []

Berita terkait
Pemerintah RI Harus Bersikap Terhadap Boikot Produk Prancis
Peneliti INDEF Enny Sri Hartati menilai pemerintah harus bersikap menanggapi seruan boikot produk Prancis sebagai aspirasi umat muslim Indonesia.
Seruan Boikot Prancis Jadi Peluang Bangkitkan Produk Lokal
Peneliti Indef Media Wahyudi Askar menilai seruan boikot terhadap produk Prancis menjadi peluang untuk produk lokal.
Boikot di Negara Muslim Dunia, Ekonomi Prancis Bisa Jeblok
Seruaan dan aksi boikot produk Prancis di negara muslim dinilai bisa mempengaruhi besar terhadap perekonomian Prancis kedepan.