Adakah Upaya Cegah Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Sudah terjadi pemalsuan sertifikat vaksinasi meningitis dan sertifikat hasil tes negatif Covid-19, bagaimana dengan sertifikat vaksinasi Covid-19?
Ilustrasi (Foto: Tagar/Syaiful W. Harahap)

Oleh: Syaiful W. Harahap*

Arab Saudi Izinkan yang Sudah Divaksin Covid-19 Untuk Umrah.” Ini judul berita di Tagar, 6 April 2021.

Ketika membaca judul berita itu yang terlintas di pikiran adalah kemungkinan terjadi pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19. Soalnya, persentase penduduk Indonesia yang sudah divaksin dua kali sampai tanggal 4 April 2021 baru 4.012.635, sedangkan yang divaksin sekali 8.620.973.

Itu artinya banyak warga yang belum divaksin Covid-19, sementara daftar tunggu untuk melaksanakan umroh dan haji sangat panjang. Apalagi menjelang bulan puasa yang merupakan bulan baik bagi umat Islam untuk melaksanakan umrah. Jamaah calon peserta umrah tidak mengikuti daftar tunggu seperti calon jamaah haji sehingga kapan saja bisa berangkat.

Umrah adalah kunjungan (ziarah) ke tempat-tempat suci di Makkah dan Madinah di Arab Saudi yang juga disebut ibadah haji kecil. Otoritas Arab Saudi mengumumkan umrah sudah mulai bisa dilakukan menjelang bulan puasa Ramadan tahun ini yaitu mulai awal April 2021.

1. Polisi Sudah Berulang-kali Menangkap Pemalsu Sertifikat Tes Covid-19

Tampaknya, pemerintah harus belajar dari pengalaman yang terjadi terhadap calon TKI yang membawa sertifikat hasil negatif tes Covid-19, tapi ketika dites di Taiwan hasilnya positif. Akibatnya, Taiwan menutup pintu bagi TKI. Pada November 2020 belasan jamaah umrah dari Indonesia yang mengantongi sertifikat hasil tes Covid-19 negatif, tapi hasil tes di Arab Saudi menunjukkan mereka positif Covid-19.

Presiden JokowiPresiden Jokowi saat divaksin pertama kali di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 13 Januari 2021. (Foto: Tagar/YouTube)

Menteri Agama, ketika itu Fachrul Razi mengatakan akan memberikan sanksi bagi jamaah umrah yang memalsukan hasil tes Covid-19, tapi sampai sekarang tidak jelas bentuk sanksi yang diberikan kepada jamaah umrah yang memegang sertifikat tes Covid-19 palsu.

Jamaah umrah yang sudah membayar melalui biro perjalanan tapi belum bisa berangkat karena pembatasan yang dilakukan oleh Arab Saudi tentu akan memanfaatkan kelonggaran untuk melaksanakan umrah. Hanya saja bisa jadi ada di antara mereka yang terganjal sertifikat vaksinasi Covid-19.

Bisa saja terjadi ada yang memanfaatkan situasi genting itu untuk meraup keuntungan dengan membuat sertifikat vaksinasi Covid-19 palsu dan aspal (asli tapi palsu).

Adalah hal yang tidak mustahil ada perorangan, kelompok, komplotan dan sindikat yang memalsukan sertifikat vaksinasi Covid-19 karena untuk sertifikat tes Covid-19 saja Polri sudah menangani banyak kasus pemalsuan sertifikat. Bahkan, ada mahasiswa kedokteran yang ditangkap polisi.

Beberapa berita di media online nasional menunjukkan di Bandara Soekarno-Hatta saja sudah berulang kali polisi menangkap pemalsu dan pembeli sertifikat palsu tes Covid-19 dengan tes PCR dan tes antigen. Soalnya, penerbangan mensyaratkan calon penumpang harus menunjukkan hasil tes Covid-19 negatif.

2. Pemalsuan Sertifikat Tes Covid-19 dan Vaksinasi Covid-19 Rusak Nama Baik Indonesia

Ada saja calon penumpang yang ambil jalan pintas untuk menghindarkan tes di Bandara karena bisa saja hasilnya positif dan harus membayar pula. Tarif tes PCR, misalnya, biayanya Rp 800.000 hasilnya baru bisa diambil setelah 24 jam. Bisa saja ada yang buru-buru dengan berbagai alasan sehingga membeli hasil tes palsu. Padahal, hasil tes usap PCR (polymerase chain reaction) palsu dijual antara Rp 1 juta - Rp 1,1 juta.

Pemalsuan hasil tes Covid-19 juga terjadi di beberapa negara, seperti Afghanistan, Uni Emirat Arab, Prancis, Inggris, Brasil, dan beberapa negara lain.

Pemalsuan sertifikat vaksinasi meningitis, misalnya, sudah terjadi pada jamaah umrah. Pada tanggal 31 Desember 2020 Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Surabaya, Jawa Timur, menemukan lebih dari 426 sertifikat vaksinasi meningitis palsu dari ratusan calon jamaah umrah yang akan berangkat ke Arab Saudi.

Bertolak dari kasus pemalsuan sertifikat vaksinasi meningitis dan hasil tes Covid-19 yang dijadikan segelintir orang untuk mencari keuntungan, maka tidak bisa dipungkiri hal yang sama bisa saja terjadi pada sertifikat vaksinasi Covid-19.

ampul tes covidIlustrasi: Ampul tes Covid-19 diletakkan di atas uang kertas AS, 1 Maret 2020 (Foto: voaindonesia.com/Reuters)

Pemerintah sendiri sudah berupaya melakukan vaksinasi secara luas, tapi di masyarakat tidak sedikit yang menentang vaksinasi dengan berbagai alasan. Kondisi ini menyulitkan pemerintah di satu pihak, tapi menjadi peluang bagi segelintir orang untuk meraup untung tanpa harus banting tulang.

Agaknya, sanksi penjara berupa ancaman enam tahun hukuman penjara bagi pemalsu sertifikat meningitis dan Covid-19 tidak cukup untuk menghentikan pemalsuan, maka penindakan juga harus dilakukan terhadap yang membeli dan memegang sertifikat palsu vaksinasi meningitis dan hasil tes Covid-19. Hal yang sama tentu layak diterapkan bagi pemalsu dan pemegang sertifikat vaksinasi Covid-19 palsu.

Pemalsuan sertifikat tes meningitis dan Covid-19 bisa menjatuhkan nama baik Indonesia di mata dunia, apalagi nanti ada sertifikat palsu vaksinasi Covid-19 membuat Indonesia kian terpuruk. Sementara itu Eropa sedang merancang ‘paspor’ vaksinasi Covid-19 yang jadi syarat untuk perjalanan antar negara (dari berbagai sumber). []

* Syaiful W. Harahap, Redaktur di tagar.id

Berita terkait
Pembuat Surat Rapid Tes Palsu di Makassar Ditangkap Polisi
Kepolisian dikabarkan telah meringkus oknum pembuat surat rapid test antigen palsu yang ditemukan dari calon penumpang di Bandara Hasanuddin.
Taiwan Tolak PMI, DPR: Pastikan Tak Ada Palsukan Data Tes Corona
Anggota DPR Netty Prasetiyani Aher merespons penangguhan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Taiwan karena masih tingginya kasus corona.
Mey Chan Kena Praktik Tes Swab Palsu Positif Covid-19
Mey Chan mengatakan sempat kena praktik tes swab palsu positif Covid-19 dan dijauhi oleh teman-temannya.
0
Surya Paloh Sebut Nasdem Tidak Membajak Ganjar Pranowo
Bagi Nasdem, calon pemimpin tak harus dari internal partai. Ganjar Pranowo kader PDIP itu baik, harus didukung. Tidak ada membajak. Surya Paloh.