AD ART Lampaui UU Parpol, Fernando Emas: Jadikan Pembelajaran

Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas mengatakan polemik yang terjadi dalam tubuh Demokrat dapat dijadikan pembelajaran.
Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas. (Foto: Tagar/Syva)

Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas mengatakan polemik yang terjadi dalam tubuh Demokrat dapat dijadikan pembelajaran bagi seluruh partai politik agar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) partai melampaui Undang-Undang Partai Politik.

Hal ini dikatakan Fernando, menanggapi soal Partai Demokrat kubu Moeldoko menggandeng Yusril Ihza Mahendra dalam mengajukan yudisial review terhadap Demokrat kubu AHY tahun 2020 ke Mahkamah Agung

Menurut Fernando, para loyalis ini jangan selalu ingin mengintervensi pihak lain, termasuk Yusril yang memiliki hak untuk menerima kuasa dan siapapun yang menginginkan keadilan. Yusril mengakui langkah menguji formil dan material AD ART parpol adalah hal baru dalam hukum Indonesia.


Saya harap juga kepada teman-teman di pihak loyalis AHY janganlah terlalu panikan ataupun brutal dalam menanggapi persoalan.


Fernando EmasFernando Emas saat diwawancarai Cory Olivia di kanal YouTube Tagar TV. (Foto: Tagar/Syva)

“Justru ini sebagai terobosan bagi partai politik kita. Karena bagaimanapun juga ada beberapa partai politik AD ART-nya tidak tunduk kepada UU Parpol,” ujar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas dalam kanal YouTube Tagar TV, pada Senin, 27 September 2021.

Fernando berharap agar PTUN dan Mahkamah Agung mengembalikan marwah partai itu yang seharusnya menjadi aset bangsa bukan menjadi aset pribadi. 

Karena bagaimanapun, kata Fernando, partai itu mendapat bantuan dari pemerintah melalui APBN ataupun melalui APBD di tingkat daerah.

“Saya harap juga kepada teman-teman di pihak loyalis AHY janganlah terlalu panikan ataupun brutal dalam menanggapi persoalan,” ujar Fernando. 

Loyalis AHY dipersilahkan untuk berargumentasi di pengadilan, jangan membuat opini di masyarakat. Itu bukan sesuatu yang baik untuk mereka dan menjadi cemoohan yang didapatkan.

Ia menilai yang dilakukan Yusril saat ini adalah sebagai pengacara bukan sebagai pribadi Ketua Umum PBB, lebih lanjut ia mengatakan kita tidak mempunyai hak untuk melarang seorang advokat untuk menerima ataupun menolak kuasa yang diberikan kepada seorang lawyer.

Ia juga mengatakan bahwa Yusril yang dikenal tangguh di dalam persidangan terutama berkaitan dengan tata negara, jadi beberapa kali yang diajukan oleh Yusril, hakim selalu mengabulkan yang dituntut Yusril selama ini. 

Fernando yakin kalau 4 kader Partai Demokrat ini menganggap bahwa Yusril mampu untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kendati begitu, banyak kelompok dari AHY yang menyerang pribadi Yusril dengan mengatakan bahwa PBB adalah partai nol koma karena ketua umumnya mengurusi urusan partai lain. 

Seharusnya, kata Fernando, kelompok AHY bisa membedakan Yusril sebagai Advokat dengan Yusril sebagai Ketua Umum PBB.

(Syva Tri Ananda)

Berita terkait
Opini: Yusril Bukan Kuasa Hukum Moeldoko
Kami sungguh tak habis pikir, informasi yang menyesatkan dari siapa itu hingga Rachland bisa mengatakan demikian?
Yusril Bela Kubu Moeldoko Gugat AD/ART Partai Era AHY ke MA
Pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung dinilai sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di Indonesia.
Juliari Batubara Terancam Hukuman Mati, Yusril: Saya yang Buat UU KPK
Pakar hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai Menteri Sosial Juliari Peter Batubara bisa kena hukuman mati KPK dalam kasus bansos Covid-19.
0
AD ART Lampaui UU Parpol, Fernando Emas: Jadikan Pembelajaran
Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas mengatakan polemik yang terjadi dalam tubuh Demokrat dapat dijadikan pembelajaran.