Bandung - Kurang lebih 50 mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jawa Barat dan gabungan dari beberapa organisasi mahasiswa berunjuk rasa di tengah-tengah Rapat Paripurna Istimewa Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin 2 September 2019.
Mereka menuntut banyak hal terhadap 120 anggota DPRD Jawa Barat yang sedang dilantik tersebut, terutamanya berani mundur dari jabatannya apabila tersangkut kasus pidana, hingga korupsi.
"Kita di sini bukan untuk atas nama pribadi tetapi masyarakat Jawa Barat. Kita mendesak 120 anggota DPRD Jabar yang sudah dilantik harus bisa menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas dan sesuai aturan. Kita juga menuntut anggota dewan berani mundur apabila tersangkut kasus pidana dan korupsi, dan kami pun mendesak 120 anggota DPRD Jawa Barat harus bisa menjaga amanah yang sudah diberikan rakyat," teriak Ketua KAMMI Kota Bandung, Ahmad Jundi Khalifatullah, Senin 2 September 2019.
Kita minta usus tuntas kasus hukum yang menimpa keluarga Pak Taufik Hidayat
Selain itu, mereka meminta 120 anggota DPRD Jawa Barat tidak menghambur-hamburkan APBD. Sebagaimana diketahui APBD lebih banyak dialokasikan untuk anggota DPRD, dan birokrat di eksekutif. Dan bukan lebih banyak dialokasikan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
"Baik hari ini atau sebelumnya, anggota dewan sampai birokrat banyak menghamburkan uang. APBD banyak dialokasikan untuk anggaran yang sebetulya tidak berhubungan dengan kesejahteraan," tegas dia.
Seperti gaji anggota dewan yang saat ini naik 20 persen, itu seharusnya dipangkas, di tengah kinerja buruk. Belum lagi gaji untuk para birokrat, kepala dinas, gubernur.
"Jujur saja itu harus dipangkas. APBD kita jadinya banyak untuk gaji saja. Lihat saja berapa jumlah mobil dinas anggota dewan dan kepala dinas sampai gubernur pasti ada yang lebih dari satu itu semua pemborosan dan dinilai pengkhianatan kepada rakyat," kata dia.
Oleh karena itu KAMMI mendesak anggota dewan betul-betul menjaga amanah rakyat, dan bisa menjaga agar APBD di Jawa Barat betul-betul berpihak kepada masyarakat, bukan segelintir orang atau kelompok.
Di tempat yang sama, Koordinator Aksi Forum Mahasiswa Nasionalis Faisal Alimudin menuntut pengusutan dugaan kasus hukum yang menjerat istri Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat sekaligus menjadi Ketua DPRD Jawa Barat sementara, Taufik Hidayat berinisial RM.
Dia diduga melakukan penggelapan sebesar Rp 3,7 miliar milik PT Duta Nikel, yang saat ini masuk DPO Polda Sulawesi Tenggara.
"Kita minta usus tuntas kasus hukum yang menimpa keluarga Pak Taufik Hidayat. Kami juga meminta Pak Taufik Hidayat tidak menyembunyikan istrinya yang terjerat kasus hukum, dan menuntut parpol pengusung untuk mendesak kasus itu segera dituntaskan," tambah dia. []
