Jakarta - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ruhut Sitompul menantang Aliansi Nasional Antikomunis menggelar demonstrasi kembali. Ruhut menyampaikan ini menanggapi ancaman Aliansi untuk menggelar demonstrasi jilid kedua jika pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berlanjut.
"Saya cuma bilang begini: Apa masih berani? gitu aja," ucap Ruhut Sitompul kepada Tagar, Jakarta, Jumat, 3 Juli 2020.
Demonstrasi pertama pada 24 Juni 2020 berujung masalah hukum. PDIP melaporkan ke polisi ihwal aksi pembakaran benderanya dalam demonstrasi yang melibatkan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) itu.
Berani enggak bikin jilid II, jangan omdo omong doang
Tapi, kepada Tagar, Aliansi menepis tudingan PDIP itu. Aliansi menyatakan objek yang dibakar demonstran itu bukan bendera PDIP meskipun lambangnya mirip kepala banteng.
Dengan sikap buang badan itu, Ruhut meragukan mereka berani menggelar demonstrasi kedua. Apalagi setelah PDIP melaporkan pembakaran itu dan massa simpatisan PDIP di berbagai daerah bereaksi dengan mengibarkan bendera partai di banyak titik.
"Sekarang berani enggak? Saya katakan seperti itu, karena kemarin bakar bendera udah sibuk ngeles kan, itu penyelusupan. Nah sekarang ayo bikin lagi apalagi, ayo, itu aja kalau dari saya. Berani enggak bikin jilid II, jangan omdo omong doang," ucap Ruhut.
Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan, pihaknya tidak akan berhenti menyuarakan penolakan terkait RUU HIP. "Kita akan kawal dan kejar terus sampai RUU dibatalkan," ujar dia saat dihubungi Tagar, Minggu silam.
Baca juga:
- PDIP Membalas, Novel Bamukmin: Ente Jual Ane Borong
- MUI: Aksi Tolak RUU HIP Akan Lebih Besar dari 212
- Bela Ma'ruf Amin Soal RUU HIP, Ngabalin Tegur MUI
Sementara Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin mengaku pihaknya belum kehilangan semangat dalam melakukan penolakan RUU HIP. Mereka bahkan mengklaim akan mengerahkan massa lagi dalam demonstrasi menolak RUU HIP jilid kedua.
"Kalau masih dilanjut (pembahasan RUU HIP) oleh oknum-oknum DPR maka kami akan gelar lagi aksi yang lebih besar dan kemungkinan kami akan menduduki DPR," kata Novel kepada Tagar, Jakarta, Sabtu lalu.
Badan Legislasi DPR, RUU ini telah disepakati untuk dibahas. Namun belakangan pembahasan RUU HIP mengundang polemik di masyarakat.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD kemudian menyatakan pemerintah meminta DPR menunda pembahasan RUU HIP. Tapi PA 212 meminta RUU dicabut dari program legislasi, bukan sekadar ditunda.
"Penyusupan unsur komunisme dalam RUU HIP sangat besar sehingga hampir semua fraksi menandatangani draf RUU HIP kecuali PKS dan Demokrat," ucap Novel Bamukmin.[]
