Jakarta, (Tagar 27/3/2019) - Perjalanan karir politik Yusril Ihza Mahendra terbilang berliku. Ia pernah eksis di Orde Baru hingga ke zaman Jokowi.
Baru-baru ini nama penasehat hukum pasangan capres Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra kembali mencuat kehadapan publik paska video berisi pernyataannya yang mengatakan, bahwa Rizieq Shihab menyebut Prabowo Subianto Islamnya tidak jelas, viral di media sosial.
Sebelumnya, nama politisi bergelar Datuk Maharajo Palinduang juga sempat menjadi perbincangan publik, usai mengatakan kepada media terkait wacana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir beberapa waktu lalu.
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, lahir di Lalang, Manggar, Belitung Timur, pada 5 Februari 1956 adalah seorang pengacara, pakar hukum tata negara, intelektual Indonesia, dan politisi Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
Yusril merupakan putra dari pasangan Idris Haji Zainal Abidin dan Nursiha Sandon. Keluarga dari pihak ayahnya berasal dari Johor, Malaysia. Kakek buyutnya, Haji Thaib merupakan seorang bangsawan Kesultanan Johor.
Keluarga ayah Yusril sudah menetap di Belitung sejak awal abad ke-19. Sedangkan ibunya berasal dari Aie Tabik, Payakumbuh, Sumatra Barat. Neneknya pergi merantau dari Minangkabau dan menetap di Belitung pada abad 19.
Yusril kecil tumbuh dilingkungan terdidik. Ayahnya yang seorang guru berharap agar kesembilan anaknya termasuk Yusril, dapat melanjutkan tradisi keilmuan dengan menjadi guru atau dosen di perguruan tinggi.
Usai tamat sekolah menengah atas, Yusril meneruskan pendidikan di Universitas Indonesia pada tahun 1982. Saat itu, pria yang gemar berorganisasi sejak SMP itu mengambil dua jurusan sekaligus. Yakni Ilmu Filsafat di Fakultas Sastra dan mengambil Hukum Tata Negara.
Yusril melanjutkan program S2 di University Of The Punjab, India. Sementara untuk S3-nya diperoleh di University Sains Malaysia dan meraih gelar doctor of philosophy dalam ilmu politik.
Mengikuti pesan sang ayah, Yusril mulai berkarier di dunia pendidikan sebagai dosen di Universitas Indonesia. Dirinya mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum.
Dari sana, Yusril kemudian dinobatkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
Di dunia internasional, Yusril tercatat aktif dalam berbagai kegiatan, seperti di sidang AALCO, Konferensi Internasional tentang Tsunami, Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika, Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC, Komisi HAM di PBB serta berbagai kegiatan lainnya.
Dia juga pernah dipercaya sebagai President Asian-African Legal Consultative Organization yang bermarkas di New Delhi, India.
Dalam karier politik, Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (dulu Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia) pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Dirinya juga sempat menjabat Menteri Sekretaris Negara Indonesia di era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun di periode kedua pemerintahan SBY, Yusril digantikan oleh Hatta Rajasa.
Saat itu, dia justru sempat menjadi tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) karena terjadi di masa dia menjadi menteri hukum. Karena tuduhan itu, Yusril sempat dicegah ke luar negeri, namun dia melawan status itu dengan menyatakan Jaksa Agung menggunakan dasar undang-undang yang sudah tak berlaku lagi.
Usai masa jabatan presiden SBY habis, Yusril bersama Partai Bulan Bintang sempat berada dibarisan oposisi pemerintahan presiden Joko Widodo. Namun pria asal Belitung itu justru didapuk sebagai kuasa hukum oleh Jokowi, saat akan melaju dalam kompetisi pemilihan presiden 2019 bersama pendampingnya, Ma'ruf Amin. []
PENDIDIKAN
SMP Negeri 1 Manggar
Filsafat Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1982
Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, 1983
Social Science (Master), University of the Punjab, 1984
Politic Science (Doctor), University Sains Malaysia, 1993
KARIER
Ketua OSIS SMP N 1 Manggar
Dosen Universitas Indonesia
Wakil Ketua Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia, 1981-1982
Penulis naskah pidato Presiden Soeharto, 1997
Ketua pengkajian hukum dan wakil ketua Dewan Pakar ICMI DKI Jakarta,1996-2000
Vice President dan President Asian-African Legal Consultative Organization, New Delhi
Anggota DPP Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,1996-2000
Pendiri dan Pemimpin Partai Bulan Bintang (PBB), 1998-2005
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 26 Agustus 2000-7 Februari 2001
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong, Agustus 2001-2004
Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu, 20 Oktober 2004-2007
Pendiri Ihza & Ihza Law Firm
Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang 2015-2020