Jakarta - Advokat Yusril Ihza Mahendra kini menjadi kuasa hukum kubu Moeldoko dan menggugat AD ART Partai Demokrat AHY. Akibat gugatan tersebut, Yusril diserang oleh para loyalis Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menyebutkan bahwa sebelumnya Yusril meminta bayaran sejumlah Rp 100 miliar kepada Demokrat AHY. Ketika permintaan tersebut ditolak, Yusril beralih membela kubu Moeldoko.
Fernando Emas selaku Direktur Rumah Politik Indonesia beranggapan bahwa hal yang dilakukan Yusril terkait permintaannya dibayar sebesar 100 M kepada Demokrat AHY adalah sebuah penolakan terhadap pihak AHY.
Saya yakin itu serangan personal, sebagai salah satu pilar pelaksanaan demokrasi harus ada di partai politik dan Pak Yusril menyadari hal tersebut.
Fernando Emas Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) saat diwawancara Siti Afifiyah. (Foto: Tagar/Putri)“Justru saya menganggap begini, Saya melihat bisa saja itu (Honorium Yusril) sebagai penolakan Pak Yusril terhadap pihak AHY dengan meminta angka sebesar itu, yang Pak Yusril yakin mereka (pihak AHY) tidak akan mampu memenuhi, ini masalah honorarium seorang pengacara, Saya anggap kurang tepat apabila menyerang pribadi Pak Yusril,” ujar Fernando ketika di Wawancara oleh pihak Tagar di kanal YouTube Tagar TV, Jumat 1 Oktober 2021.
- Baca Juga: Demokrat Berkoalisi dengan Rakyat VS Moeldoko Berkoalisi dengan Yusril
- Baca Juga: Proses Hukum KSP Moeldoko, Herzaky: Akal-akalan Bulus
Pihak AHY meminta untuk Yusril berterus terang bahwa berpihaknya ia ke kubu Moeldoko adalah demi rupiah atau uang, bukan demokrasi. Fernando yakin bahwa hal tersebut adalah serangan personal pihak AHY terhadap Yusril.
“Saya yakin itu serangan personal, sebagai salah satu pilar pelaksanaan demokrasi harus ada di partai politik dan Pak Yusril menyadari hal tersebut, sehingga beliau mau menerima kuasa dari Kader Partai Demokrat, jadi kalau hal itu menjadi alibi bahwa tuntutan yang Pak Yusril lakukan demi demokrasi, saya meyakini itu memang itu keinginan Pak Yusril,” ujarnya
Disisi lain, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai langkah Yusril akan sia-sia. Meskipun nantinya menang di Mahkamah Agung, Mahfud menilai bahwa AHY akan tetap menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hingga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Fernando berpendapat bahwa ungkapan tersebut mematahkan tuduhan pihak AHY.
- Baca Juga: Demokrat Pro Moelodoko : Tudingan Kubu AHY Wujud Kepanikan
- Baca Juga: Kubu Moeldoko Cari Pembenaran, Saiful: Komentar Didik Ngawur
“Saya menanggapi bahwa dengan ungkapan yang disampaikan oleh Pak Mahfud mematahkan yang selama ini dituduhkan oleh pihak AHY yang berkata bahwa pemerintah ada di balik Kongres Luar Biasa (KLB), berkaca dari situ bahwa kelompok AHY ini asal tuduh dan tidak berdasarkan fakta,” ujar Fernando
Fernando melihat Mahfud MD memihak kelompok AHY, ia berpendapat bahwa sebaiknya seorang Mahfud MD memberikan pendapat yang tidak memihak dan netral. Terkait hal tersebut Yusril meminta Mahfud MD untuk tidak banyak berkomentar.
(Putri Fatimah)
