Yogyakarta Kirim Tenaga Kerja Pertama Kali ke Jepang

Untuk pertama kalinya, Yogyakarta mengirim tenaga kerja ke Jepang.
Sejumlah perwakilan perusahaan asal Prefektur Okayama, Jepang menemui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan Yogyakarta, Senin 8 Juli 2019. (Foto: Tagar/Ratih Kiswara)

Yogyakarta - Pemerintah Daerah DIY akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang mengirim tenaga kerja ke Jepang. Hal ini berkaitan dengan telah disahkannya aturan perundangan di Jepang yang mulai memperbolehkan menerima tenaga kerja dari negara lain.

Demikian yang diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Andung Prihadi Santosa usai mendampingi Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X bertemu perwakilan dari beberapa perusahaan asal Prefektur Okayama, Jepang. Pertemuan ini berlangsung di Gedhong Wilis, Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Senin 8 Juli 2019.

Pertemuan yang dilakukan ini membahas peluang magang di Okayama bagi para remaja di DIY. Andung mengatakan, tawaran magang ini telah diberikan untuk kesekian kalinya. Namun pada kunjungan kali ini, para perwakilan perusahaan ini juga membuka peluang pengiriman tenaga kerja.

Artikel lainnya: Wali Kota Yogyakarta Raih Penghargaan Gandeng Gendong

“Kalau mengirim anak-anak untuk magang di Jepang, kami sudah beberapa kali. Namun untuk kali ini bahkan dibuka pula untuk pengiriman tenaga kerja. Bagi DIY  maupun Jepang sendiri ini baru pertama kalinya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sana,” ujarnya.

Andung menambahkan, Disnakertrans DIY telah ditunjuk untuk menjadi koordinator dan fasilitator program kerja sama ketenagakerjaan ini, baik program magang maupun tenaga kerja. Khusus untuk pengiriman tenaga kerja, diakui Andung membutuhkan perhatian lebih karena persyaratan yang wajib dipenuhi lebih komplek dari persyaratan magang.

“Untuk magang misalnya, persyaratan penguasaan bahasa Jepang minimal N5, sementara bagi tenaga kerja nantinya harus N4. Tentu tidak mudah, karena itu kita akan lakukan koordinasi, mengumpulkan berbagai Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) apa bisa menyediakan 1.500 tenaga kerja pertahun sesuai permintaan, termasuk kebutuhan training,” jelasnya.

Untuk informasi, penilaian kebolehan berbahasa Jepang dinilai dengan tingkatan N1-N5. N1 merupakan tingkatan penguasaan tertinggi. Untuk N5 dapat disetarakan dengan nilai toefl 480, sedangkan N4 sama dengan 550 pada nilai toefl.

Artikel lainnya: Yogyakarta Siap Membangun Embarkasi Haji

Diungkapkan Andung, peluang kerja sama ketenaga kerjaan ini telah mendapat dukungan dari Gubernur DIY. Sri Sultan berpesan agar setiap kerja sama yang dilakukan wajib menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, jangka waktu kerja sama juga harus lama, minimal 10 tahun. Hal ini agar program yang dijalankan bisa terus berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Advisor Open Care Union, Kubota Akira mengatakan, kedatangan mereka bertemu Gubernur DIY ialah untuk memperkenalkan organisasi mereka yang membuka tenaga kerja untuk magang, dan tenaga terampil yang akan direkrut ke depannya.

“Kami datang untuk berkoordinasi dengan Pemda DIY. Apalagi ini pertama kalinya bagi kami membuka kerja sama magang maupun tenaga kerja. Dan kedatangan kami ke Yogyakarta ini juga atas rekomendasi dari perusahaan partner  kerja kami,” imbuhnya.

Rekomendasi pencarian tenaga kerja terampil asal Yogyakarta diungkapkan Kobuta diperolehnya dari CEO MMH Japan, Inc., Masafumi Kamei. Masafumi juga turut hadir mendampingi Kobuta saat bertemu Gubernur DIY. Dikatakan Kobuta, tenaga kerja asal Yogyakarta dikenal tidak hanya sebagai tenaga kerja yang punya kompetensi, tetapi juga terkenal dengan keramahtamahannya.

Kubota mengungkapkan, jangka waktu magang nantinya bervariasi antara 3-5 tahun. Untuk mewujudkan rencana ini, pihaknya akan segera bekerja mendata para peminat magang dalam waktu enam bulan ke depan. “Kami berharap kerja sama ketenagakerjaan ini bisa segera berjalan,” terangnya. []

Berita terkait
0
Serangan ke Suharso Monoarfa Upaya Politik Lemahkan PPP
Ahmad Rijal Ilyas menyebut munculnya serangan yang ditujukan kepada Suharso Manoarfa merupakan upaya politik untuk melemahkan PPP.