UNTUK INDONESIA
YLBHI: di Tangan Jokowi - Ma'ruf Hukum Diinjak dan Dipolitisasi
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti 1 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi-Wapres Maruf Amin hukum dan HAM diinjak dipolitisasi
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti 1 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi-Wapres Maruf Amin hukum dan HAM diinjak dipolitisasi. (foto: istimewa).

Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Selasa, 20 Oktober 2020 kemarin. 

Menurut YLBHI, di tangan Jokowi-Ma'ruf, penegakan hukum di Tanah Air telah diinjak-injak.

Melihat kritik sebagai ancaman.

"Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam satu tahun terakhir justru memperlemah penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, menghancurkan lingkungan, dan merampas ruang hidup masyarakat," tulis YLBHI dalam keterangannya yang diterima Tagar, Kamis, 22 Oktober 2020.

Baca juga: Rapor Merah HAM Jokowi - Ma'ruf Amin Selama Setahun Menjabat

"Satu tahun Jokowi-Ma'ruf, menginjak-injak hukum dan hak asasi manusia," katanya.

Jokowi AminJokowi dan Ma\'ruf Amin. (Foto: Nusa Kini)

Kemudian, YLBHI juga menyoroti pembungkaman kebebasan berpendapat yang terjadi di tahun pertama Jokowi-Ma'ruf. Mereka juga menyampaikan laporan tanda-tanda otoritarianisme pemerintah tahun di 2019.

"Ada 28 indikator yang menguatkan hal itu dengan tiga pola yang mengindikasikan bangkitnya otoritarianisme di Indonesia. Pertama, adanya upaya penghambatan kebebasan sipil berpikir, berkumpul, berpendapat, berekspresi dan berkeyakinan. Kedua, mengabaikan hukum yang berlaku baik konstitusi, Tap MPR maupun peraturan perundang-undangan. Ketiga, memiliki watak yang represif, yang mengedepankan pendekatan keamanan dan melihat kritik sebagai ancaman," katanya.

Baca juga: Tanggal Lahir Samaan dengan Jokowi, Neno Warisman: Apes

Sementara, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penegakan hukum yang lemah dan dipolitisasi terjadi selama periode 1 tahun Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Menurut ICW, misi penegakan hukum yang diusung Jokowi-Ma'ruf Amin saat mengikuti kontestasi politik tidak pernah terealisasi.

"Penguatan penegakan hukum dan keberpihakan pada sektor pemberantasan korupsi masih menjadi problematika tersendiri. Kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi selama kurun waktu satu tahun terakhir hanya berfokus pada investasi dan mengabaikan penegakan hukum," kata ICW dalam keterangannya. []

Berita terkait
Resmikan Pabrik Gula di Sulteng, Jokowi Janji Kurangi Impor
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke lokasi panen tebu sekaligus meresmikan pabrik gula di Sulawesi Tenggara. Dia janji kurangi impor.
Jokowi Ungkap Nilai Plus Jembatan Teluk Kendari di Sulteng
Jembatan Teluk Kendari yang telah tuntas pembangunannya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Presiden Jokowi pun langsung mengungkap manfaatnya.
Antusiasme Jokowi Resmikan Jembatan Ikonik Teluk Kendari
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Jembatan Teluk Kendari yang pengerjaannya sejak 2015 lalu. Ini menjadi ikonik sekaligus bermanfaat.
0
YLBHI: di Tangan Jokowi - Ma'ruf Hukum Diinjak dan Dipolitisasi
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti 1 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi-Wapres Maruf Amin hukum dan HAM diinjak dipolitisasi