Bangkalan - Wisata mangrove di Kabupaten Bangkalan menyisakan sejumlah persoalan pembebasan lahan. Padahal wisata yang diberi ikon Taman Pendidikan Mangrove (TMP) tersebut sudah diresmikan Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron beberapa hari lalu.
Wisata yang terletak di Desa Labuhan, Kecamatan Sepuluh, belum dinikmati masyarakat. Pasalnya, warga yang mengaku tanahnya belum dibebaskan oleh pemerintah, sehingga warga menuntut klaim lahan haknya bisa dibebaskan.
Kepala Desa Labuhan Supriyadi mengatakan persoalan lahan sangat sensitif bagi masyarakat. Apalagi lahan yang diklaimnya digunakan pemerintah.
"Satu lahan ada dua petunjuk. Hingga saat ini belum selesai," kata Supriyadi di Bangkalan, Kamis, 8 Agustus 2019.
Menurut dia, kondusifitas warga bergantung pada sikap pemerintah. Jika pemerintah beriktikad baik membebaskan lahan, warga diyakini akan mudah dikendalikan.
Dia mengatakan pihaknya dengan Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore (PHE WMO) telah melakukan mediasi beberapa waktu yang lalu. Instansi ini sebelumnya yang mengelola kawasan integrasi laut di wilayah wisata itu.
Berhubung sudah dilimpahkan ke pemerintah kabupaten, PHE WHO melepas tanggung jawab tersebut. Meski mediasi sudah dilakukan, ternyata hingga sekarang ini belum menemukan titik terang terkait persoalan pembebasan lahan itu.
Dia mengakui pasca peresmian taman wisata itu, sudah ada sinyal dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya mengumpulkan tokoh masyarakat. Mereka akan dipertemukan dengan pihak perhutani dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan.
"Informasinya disuruh menunggu pihak BPN untuk mendengar penjelasannya. Soal kepemilikan lahan, siapa sebenarnya yang berhak dan berwenang," tuturnya.
Jika pihak BPN tidak bisa memberi solusi atau jalan keluar, dia memastikan wisata taman mangrove terancam bakal dipelototi warga. Sehingga membuat keadaan semakin tidak kondusif. Apabila sudah tidak kondusif, desa harus mengambil keputusan tegas.
"Dari dulu masalah ini tidak pernah diselesaikan serius oleh pemerintah. Lebih baik masalah ini selesaikan dulu hingga klir, baru bangun wisata," ujarnya.
Sebelumnya, wisata mangrove tersebut sempat vakum kurang lebih selama 20 bulan. Pemerintah mengambil langkah dengan merevitalisasi pembangunan wisata. Sehingga ekowisata di pantai utara Bangkalan ini, bisa kembali dinikmati masyarakat. []
Baca juga:
