Jakarta, (Tagar 28/2/2019) - Pengamat militer dari Institute For Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan perseteruan yang terjadi antara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dengan Mayor Jenderal Purnawan Kivlan Zein hanya retorika semata. Apalagi dengan menggunakan media sumpah pocong.
Dia kemudian mendorong agar perseteruan dijadikan pintu masuk bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, yaitu dengan melakukan pembuktian lewat peradilan militer.
"Saya melihat, kedua belah pihak ini kan hanya berkutat di narasi-narasi retorika saja, tidak ada upaya konkrit dari kedua belah pihak untuk membawa ini ke forum yang lebih fair," ujarnya kepada Tagar News melalui sambungan telepon, Rabu (28/2) siang.
"Uji saja di pengadilan. Kalau tidak, ini hanya menjadi kegaduhan-kegaduhan bagian dari Pemilu saja," imbuhnya.
Lebih lanjut, pria kelahiran Mataram, 5 Mei 1975 itu berharap supaya negara segera melakukan reformasi di bidang Peradilan Militer. Baginya, tanpa adanya upaya perubahan di sistem peradilan tersebut, kasus-kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh pihak militer, akan tetap jalan di tempat.
Reformasi di bidang Peradilan Militer diperlukan, sebab selama ini, TNI sebagai institusi kerap memilih untuk menjaga reputasi daripada menyelesaikan masalah dan melakukan rekonsiliasi.
"Kedua Jenderal yang berseteru ini paham, kalaupun mereka beretorika satu sama lain, tetap saja pihak Militer sebagai institusi akan membuat portal," jelasnya.
"Kalaupun pada akhirnya masing-masing diantara mereka saling tantang, tentu Institusi TNI yang akan merasa terganggu," tutup Khairul Fahmi.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, perseteruan terjadi antara dua mantan petinggi TNI, yakni Mayor Jenderal Purnawan Kivlan Zein dengan Menkopolhukam Wiranto.
Perseteruan keduanya berawal pada saat Kivlan menuding Wiranto sebagai dalang kerusuhan 1998, dalam acara 'Para Tokoh Bicara 98' di Gedung Ad Premier, Jakarta Selatan, Senin, (25/2).
Saat itu, Kivlan juga menyebut Wiranto memainkan peranan ganda dan isu propagandis saat masih menjabat sebagai Panglima ABRI.
Mendengar tudingan tersebut, Wiranto pun menantang Kivlan dan Prabowo Subianto melakukan sumpah pocong. Daripada menudingnya sebagai dalang kerusuhan Mei 1998.
"Saya berani ya, katakanlah berani untuk sumpah pocong saja 1998 itu yang menjadi bagian dari kerusuhan itu. Saya, Prabowo, dan Kivlan Zein. Sumpah pocong kita, siapa sebenarnya dalang kerusuhan itu," kata Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, (27/2). []
