UNTUK INDONESIA
Wiranto: Presiden Tak Pernah Berpikir Anaktirikan Papua
Wiranto menegaskan jika Papua sama sekali tidak pernah dianaktirikan oleh pemerintah pusat.
Menkopolhukam RI Wiranto menyampaikan pesan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para tokoh di Lanud Silas Papare Jayapura, Rabu 9 Oktober 2019. (Foto: Tagar/Paul Manahara Tambunan)

Jayapura - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan jika Papua sama sekali tidak pernah dianaktirikan oleh pemerintah pusat.

Dia menyampaikan, Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian khusus untuk Papua agar lebih maju dan sejahtera.

Wiranto menyebutkan, pemerintah akan terus menggenjot pembangunan infrastruktur yang tengah berlanjut di Papua. Misalnya, pengembangan perbatasan negara, pelabuhan laut, pelabuhan udara, BBM satu harga dan pemerataan harga bahan baku di Papua.

"Saya mendampingi Presiden (Jokowi), tidak pernah ada pemikiran menganaktirikan Papua. Bahkan beliau selalu menanyakan pembangunan di Papua, pembangunan infrastruktur," kata Wiranto dalam pertemuan dengan tokoh agama dan para tokoh masyarakat di Jayapura, Rabu 9 Oktober 2019.

Dia menjelaskan, tujuan kedatangannya ke Papua tak lain menggenapi keinginan Presiden Jokowi yang meminta agar segera dilakukan pemulihan fasilitas yang rusak, termasuk membangun persaudaraan dan kerukunan yang terusik di Wamena, akibat dari kerusuhan yang terjadi pada 23 September 2019 lalu.

"Kami menyerap aspirasi para tokoh dan masyarakat. Sebenarnya kejadian kemarin (Wamena) tidak pernah kita inginkan, tapi itu sudah terjadi. Sekarang mari kita bertekad jangan sampai terulang lagi," ujarnya.

Saya yakin bahwa yang membuat tindakan kekerasan bukan masyarakat Wamena, tetapi orang yang tidak bertanggung jawab

Wiranto menyampaikan, Presiden Jokowi tengah mencari jalan terobosan untuk mensejahterakan rakyat dengan membangun ekonomi. Dia pun setuju dengan aspirasi tokoh gereja yang meminta adanya tindakan tegas bagi para koruptor yang dinilai merusak sendi kemanusiaan di Bumi Cenderawasih.

"Kami tidak pernah berhenti untuk memikirkan rakyat, bagaimana rakyat kita sejahtera, tentu untuk membangun negeri ini, membangun ekonomi, kesejahteraan perlu keamanan, kerukunan dan kedamaian," tukasnya.

Wiranto menyakini tindakan kekerasan yang terjadi di Wamena bukan ulah penduduk asli masyarakat wilayah itu. "Saya yakin bahwa yang membuat tindakan kekerasan bukan masyarakat Wamena, tetapi orang yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan kekacauan di negeri ini," katanya.

Sebelumnya, Polda Papua menyebutkan pelaku perusakan disertai pembakaran yang terjadi Wamena bukanlah penduduk setempat, melainkan warga dari daerah lain yang berdekatan dengan Kabupaten Jayawijaya.

Meskipun demikian, polisi menyebut United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) merupakan aktor di balik peristiwa kerusuhan di beberapa daerah Papua, selama dua bulan terakhir ini.

Penyidik pun masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap para tokoh yang menjadi penggerak massa yang bertindak anarkis dan tak mengenal rasa kemanusiaan itu.

Polda Papua telah menetapkan 13 tersangka kerusuhan Wamena. 10 di antaranya telah mendekam di rumah tahanan, sementara tiga tersangka lagi masih dalam pencarian. Ke tiga tersangka itu yakni YA, P dan MH, telah masuk dalam Dafrat Pencarian Orang (DPO).

"Tiga DPO ini perannya sebagai provokator. Indikasinya ke sana (ULMWP dan KNPB). Mereka menghasut para pelajar," kata Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal, Senin 7 Oktober 2019 lalu. []

Berita terkait
Ayo Pulang, Wiranto: Jangan Takut Kembali ke Wamena
Sebanyak 106 pengungsi di Jayapura akhirnya kembali ke Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Papua.
Pasca-Eksodus, Wiranto Lepas Pengungsi Balik ke Wamena
Menkopolhukam Wiranto melepas 107 pengungsi kembali ke Wamena setelah eksodus besar akibat kerusuhan terjadi di wilayah Papua tersebut.
Wamena Pulih, Wiranto: Bangunan Rusak Segera Diperbaiki
Bangunan rumah dan perkantoran maupun fasilitas publik yang rusak, akan segera dibangun.
0
Sekjen NasDem: Soal Kabinet, Itu Kewenangan Presiden
Pertemuan Prabowo Subianto dengan Surya Paloh tidak membicarakan soal koalisi, opsisi dan jatah menteri karena merupakan kewenangan presiden