Wiku: Anggaran Bukan Hambatan Pencapaian Herd Immunity

Pemerintah telah menyebut anggaran negara terkait vakis Covid-19 bukan menjadi alasan tidak gratiskan vaksin Covid-19.
Wiku Adisasmito jubir Satgas Covid-19 (Tagar/rri.co.id)

Jakarta - Pemerintah telah menyebut anggaran negara terkait vaksin Covid-19 bukan menjadi alasan tidak menggratiskan vaksin Covid-19.

Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, menyebutkan anggaran tersebut karena merespon pertanyaan dari wartawan. Pertanyaan tersebut berisi, vaksinasi Covid-19 gratis dan berbayar bagaimana saja mekanismenya.

“Saya perlu tegaskan bahwa pada prinsipnya anggaran tidak akan menjadi hambatan dalam pencapaian herd immunity melalui vaksinasi,” ujar Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa 15 Desember 2020.

Pengkajian masih terus dilakukan oleh pemerintah untuk meneliti hal terkait vaksinasi Covid-19. Pemerintah ingin mematangkan pada penyebaran vaksin, seluruh masyarakat Indonesia perlu mendapatkan vaksin tersebut baik subsidi ataupun mandiri.

Jangan melakukan promosi atau kegiatan serupa terkait program vaksinasi sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di masyarakat,

Mengenai vaksin, tujuan sasaran sampai harga masih diperbincangkan oleh pemerintah. Hal tersebut akan disampaikan resmi oleh pemerintah, Wiku menambahkannya.

Pada pendistribusian, untuk rumah sakit dalam pembagian vaksin harap bersabar. Pemerintah akan memberikan arahan dan keputusan mendatang mengenai pendistribusian vaksin. Perihal promosi vaksin, rumah sakit juga harus menunggu keputusan resmi dari pemerintah dan kebijakan sepenuhnya dipegang oleh pemerintah.

“Jangan melakukan promosi atau kegiatan serupa terkait program vaksinasi sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di masyarakat,” ujar Wiku.

Terdapat 107 juta penduduk yang menjadi prioritas dalam penyuntikan vaksin Covid-19. 32 juta orang diantaranya menerima vaksin secara gratis dan sisanya atau 75 juta orang perlu membayar untuk mendapatkan vaksin. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi.

“Iya, jadi perkiraan awal angka seperti itu untuk mencapai 67 persen orang yang diimunisasi,” ujar Nadia yang diterima oleh Tagar, Selasa 8 Desember 2020.

Diketahui vaksin Covid-19 Sinovac gelombang pertama telah hadir di Indonesia pada 6 Desember lalu, sekitar 1,2 juta dosis dalam pengiriman pertama. Juga, tenaga kesehatan, pelayan publik, PBI dan kelompok lainnya merupakan golongan penerima vaksin gratis. [] (Farras Prima Nugraha)

Baca juga:

Berita terkait
5 Film Ini Tertunda Akibat Pandemi Covid-19
Banyak sektor yang terkena dampak Covid-19, tak terkecuali dunia hiburan, khususnya bidang perfilman.
Bansos Covid Semarang, Satu Nama Boleh Terima Ratusan Paket
Dinas Sosial memberikan penjelasan soal satu nama yang bisa menerima hingga ratusan paket bansos Covid-19 dalam satu waktu distribusi.
PB HMI Bersyukur Pilkada 2020 Sukses dan Aman Covid-19
Penjabat Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy bersyukur pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 berjalan dengan sukses.
0
Politikus PDIP Jagokan Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
Politisi PDIP Effendi Simbolon menjagokan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI mengantikan Hadi Tjahjanto.