Jakarta - Portal berita nasional Tagar menggelar webinar bertajuk Mengawal Anggaran Kuota Rp 9 Triliun yang akan diselenggarakan untuk umum, pada Senin, 7 September 2020, pukul 14.30 - 17.00 WIB.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan seluruh masyarakat dapat ikut dalam pengawasan penyaluran dana senilai kurang lebih Rp 9 triliun yang dialokasikan sebagai tunjangan pulsa dan paket kuota bagi tenaga pengajar dan peserta didik yang terdampak pandemi Covid-19, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Masyarakat bisa ikut serta dalam webinar Mengawal Anggaran Kuota Rp 9 Triliun melalui aplikasi Zoom pada tautan bit.ly/WebinarTagar atau dengan Meeting ID: 851 8378 7870 dan Passcode: 195663.
Acara tersebut akan menghadirkan Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman sebagai Keynote Speaker, serta Pemimpin Redaksi Tagar Fetra Tumanggor sebagai moderator.
Selain itu, webinar Mengawal Anggaran Kuota Rp 9 Triliun juga mengundang Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Prof. Ir. Nizam, Anggota Ombudsman RI Alvin Lie, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Prof Henry Subiakto, Rektor Universitas Al Azhar Indonesia Prof.Dr.Ir. Asep Saefuddin, M.Sc, dan Pakar Teknologi Informasi Onno W. Purbo sebagai pembicara.
Sebagai perwakilan pihak penerima dana kuota Rp 9 triliun dari Kemendikbud di sejumlah daerah di Indonesia, webinar Mengawal Anggaran Kuota Rp 9 Triliun juga mengundang Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Makassar Nurhidayah Masri, dan Kepala SMA Negeri 4 Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara Rudolf Barmen Manurung, M.Pd.
Serta Orang Tua Siswa di Makassar, Sulawesi Selatan Muh. Idris, serta Orang Tua Siswa di Padang, Sumatera Barat Nuria Maris, untuk ikut membagikan opininya mengenai dana kuota Rp 9 triliun dari Kemendikbud.
Webinar bertema Mengawal Anggaran Kuota Rp 9 Triliun Kemendikbud diselenggarakan Tagar, Senin, 7 September 2020. (Foto: Tagar/Regita Putri)
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengaku tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9 triliun sebagai tunjangan pulsa bagi tenaga pengajar dan peserta didik yang terdampak pandemi Covid-19, pada akhir Agustus 2020 lalu.
Dalam rapat kerja Mendikbud dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Nadiem Makarim mengatakan telah mendapat persetujuan anggaran senilai Rp 9 triliun demi menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama tiga hingga empat bulan ke depan.
Dari total dana sekitar Rp 9 triliun, anggaran senilai Rp 7,2 triliun rencananya akan diberikan sebagai subsidi kuota internet selama empat bulan, terhitung dari bulan September-Desember 2020. Siswa akan mendapat 35 GB per bulan, guru akan mendapat 42 GB per bulan, mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan.
Selain itu, Kemendikbud mengalokasikan dana sebesar Rp 1,7 triliun untuk para penerima tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan, dosen, serta guru besar.
Dana besar tersebut digelontorkan setelah sebelumnya pada 9 April 2020 lalu Nadiem juga mengeluarkan kebijakan relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Reguler.
Kebijakan relaksasi BOS tersebut di antaranya memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk mengalokasikan dana tersebut untuk penyediaan pulsa kuota internet bagi guru dan siswa, melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Masyarakat Diminta Awasi Penyaluran Dana Kuota Rp 9 Triliun Kemendikbud
Kebijakan Nadiem Makarim mengenai alokasi dana bantuan kuota senilai Rp 9 triliun tersebut, kemudian menuai respon beragam dari masyarakat. Sejumlah pihak mengapresiasi langkah Kemendikbud yang terus melakukan inovasi dalam optimalisasi kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi virus corona.
Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai distribusi dana besar tersebut yang dinilai rawan disalahgunakan yang berpotensi tidak tepat sasaran. Selain itu, berbagai pihak juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penyaluran uang negara tersebut.
Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S. Sirait misalnya, ia meminta publik agar mengawasi secara ketat anggaran kuota internet Rp 9 triliun dari Kemendikbud sehingga penyalurannya dapat dipastikan tepat sasaran.
Meski pihaknya mengapresiasi langkah Nadiem tersebut, Viktor menilai pengawasan masyarakat mutlak harus dilakukan mengingat rekam jejak sang Menteri yang semoat menuai sorotan usai Gojek dengan dompet digitalnya, GoPay, menjadi salah satu alternatif saluran pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Sementara Nadiem sendiri diketahui merupakan pendiri dan mantan CEO Gojek.
"Kita apresiasi Kemendikbud dengan anggaran kuota internet ini yang akan sangat membantu siswa, guru, mahasiswa, dan dosen dalam pembelajaran daring. Namun harus diawasi ketat, sehingga dana ini benar-benar sampai ke tujuan," kata Viktor kepada Tagar, Senin, 31 Agustus 2020 lalu.
Di samping dana ini rawan menyimpang, tidak tepat sasaran, menguntungkan segelintir orang, kami perlu juga mengingatkan bahwa kebijakan Menteri Nadiem sebelumnya dalam mengelola anggaran Kemendikbud mengundang banyak perdebatan karena disinyalir menyalahi aturan," ujar dia.
Sementara pengamat pendidikan Darmaningtyas menilai, kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim soal subsidi pulsa sebesar Rp 9 triliun akan sia-sia bagi peserta didik yang tak memiliki gadget atau gawai. Selain persoalan itu, dia juga menyoroti ihwal infrastruktur lain yang menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ).
"Akan menguntungkan orang yang memang memiliki sarana, tetapi bagi yang tidak punya ya tidak ada artinya. Banyak juga orang yang tidak bisa akses internet karena infrastrukturnya belum ada. Tidak ada jaringan internet di kampungnya," ujar Darmaningtyas.
Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, Prof.Dr.Ir. Asep Saefuddin, M.Sc. (Foto: Tagar/Istimewa)
Secara terpisah, Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, Prof.Dr.Ir. Asep Saefuddin, M.Sc, saat dihubungi Tagar menilai bahwa penyaluran bantuan kuota yang diberikan oleh Kemendikbud seyogyanya disertai pula dengan pertimbangan dalam hal infrastruktur internet, terutama di kawasan yang berada di luar wilayah perkotaan.
Menurutnya, hal itu menjadi penting agar bantuan kuota yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para penerimanya, sehingga program bantuan kuota tersebut tidak semata menguntungkan masyarakat atau peserta didik yang berada di perkotaan.
"Tentunya kami sebagai akademisi memberikan apresiasi atas kepedulian Kemendikbud dalam bentuk pemberian bantuan pulsa sekitar Rp 9 triliun itu. Tentu itu suatu hal yang positif," ujar Asep Saefuddin dalam interview bersama Pemimpin Redaksi Tagar, Fetra Tumanggor, Jumat, 4 September 2020.
"Tetapi kami melihat bahwa pemberian pulsa itu masih bersifat city bias atau bias ke kota. Artinya, jangan sampai yang akan mendapatkan keuntungan bantuan pulsa itu adalah mereka yang mempunyai gadgetnya dan tidak mempunyai persoalan mengenai akses terhadap infratruktur internet," kata dia.
Guna menjamin kenyamanan pengalaman pelanggan dalam menunjang aktivitas digital di masa pendemi ini, Telkomsel berkomitmen untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh dengan melakukan sejumlah aktivitas seperti pengamanan quality of service (QoS) (Foto: Tagar/Telkomsel).
Peta Infrastruktur Layanan Internet di Indonesia
Saat ini, terdapat lima provider komunikasi seluler yang menyediakan infrastruktur layanan data internet dan telekomunikasi di Indonesia, yakni Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Smartfren, dan 3 Tri.
Berdasarkan data yang dikumpulkan perusahaan pemetaan cakupan jaringan nirkabel, OpenSignal, untuk periode semester pertama tahun 2018, Telkomsel tercatat sebagai provider paling unggul dalam hal jangkauan, kecepatan pengunduhan atau download, dan pengunggahan atau upload dalam jaringan internet 4G LTE.
Dalam data itu disebutkan, kecepatan download operator pelat merah tersebut berada di kisaran 12,9 Mbps. Sementara itu, kecepatan upload rata-rata-nya 7,3 Mbps.
Meski memimpin, kecepatan download rata-rata Telkomsel sejatinya menurun dibandingkan laporan semester kedua 2017 yang mencapai 14,6 Mbps. Bahkan, jika dilihat secara keseluruhan (3G dan 4G), kecepatan download Telkomsel hanya 8,4 Mbps atau kalah dari Smartfren.
Sementara dalam laporan terbaru, Smartfren menunjukkan pertumbuhan kecepatan internet yang signifikan. Untuk kecepatan download 4G LTE dan gabungan dengan 3G, peningkatannya mencapai 44 persen, yaitu dari 6,8 Mbps menjadi 9,8 Mbps.
Secara keseluruhan, ada tujuh indikator yang ditetapkan OpenSignal pada laporan kinerja operator selular periode awal 2018 ini.
Telkomsel memenangkan lima indikator, masing-masing adalah operator dengan kecepatan download 4G dan 3G paling baik, kecepatan upload 4G terbaik, serta latensi 3G dan 4G terbaik.
Dua indikator lainnya dimenangkan Smartfren. Produsen Andromax itu memiliki kecepatan download gabungan terbaik, dan mengakomodir ketersediaan 4G paling mumpuni. Meski begitu, kecepatan upload 4G rata-rata Smartfren paling terbelakang dari semua operator seluler, yaitu hanya 2,7 Mbps.
Berikut lebih detilnya berdasarkan kecepatan internet 4G masing-masing provider berdasarkan pengukuran OpenSignal.
Download
- Telkomsel (12,9 Mbps)
- Smartfren (9,8 Mbps)
- XL Axiata (8,9 Mbps)
- Indosat Ooredoo (4,8 Mbps)
- Hutchison 3 (4,6 Mbps)
Upload
- Telkomsel (7,3 Mbps)
- XL Axiata (5,1 Mbps)
- Hutchison 3 (3,8 Mbps)
- Indosat Ooredoo (3,2 Mbps)
- Smartfren (2,7 Mbps)
Untuk kecepatan internet keseluruhan (3G dan 4G) dari sektor download, berikut urutannya:
- Smartfren (9,8 Mbps)
- Telkomsel (8,4 Mbps)
- XL Axiata (6,1 Mbps)
- Hutchison 3 (3,8 Mbps)
- Indosat Ooredoo (3,2 Mbps)
Informasi mengenai kegiatan webinar Mengawal Anggaran Kuota Rp 9 Triliun dapat dipantau melalui media sosial Tagar. Masyarakat dapat mengakses jalannya webinar melalui aplikasi Zoom pada tautan bit.ly/WebinarTagar atau dengan Meeting ID: 851 8378 7870 dan Passcode: 195663, pada hari Senin, 7 September 2020, pukul 14.30 - 17.00 WIB. []
