Medan - Dalam beberapa hasil survei yang dirilis oleh lembaga, kepuasan masyarakat akan kinerja Pemerintah Kota Medan masih sangat rendah.
Belakangan ada dua survei muncul ke permukaan. Pertama survei yang dikeluarkan oleh Partai Gerindra.
Ketua DPD Gerindra Sumut, Gus Irawan Pasaribu menyebutkan, berdasarkan hasil survei didapati tingkat kepuasan masyarakat Kota Medan terhadap kinerja Pemko Medan sangat rendah, hanya 14 persen. Artinya ada 86 persen responden yang tak puas dengan pelayanan Pemko Medan.
Terbaru, survei dari City Research Center (CRC) yang juga menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Pemko Medan.
Survei pada September 2020 ini menunjukkan sebanyak 64,25 persen warga tidak puas dengan kinerja Pemko Medan.
Menyikapi itu, pengamat ekonomi perkotaan, Benjamin Gunawan, menyoroti hal-hal yang tampaknya kecil di masyarakat, namun berefek besar terhadap penilaian kinerja Pemko Medan.
Di antaranya, persoalan banjir yang tak teratasi hingga hari ini. Muaranya, hujan yang menyebabkan banjir berefek pada melemahnya aktivitas ekonomi masyarakat.
"Pasar tradisional yang dikelola Pemko Medan buruk, berbanding terbalik sekali yang dikelola swasta. Saya punya data, jika hujan turun di Medan, maka omset pedagang langsung turun drastis," ungkapnya.
Belum lagi banjir yang senantiasa jadi momok bagi warga Kota Medan di sejumlah kawasan.
Penyaluran bansos oleh Pemko Medan sampai saat ini masih jadi kendala yang tak bisa diterima masyarakat Kota Medan
"Infrastruktur masih jadi PR yang harus segera diselesaikan. Banjir melanda, birokrasi ribet. Masyarakat melihat hal itu langsung. Makanya, kepuasan mereka kepada Pemko Medan rendah," lanjut Benjamin.
Kondisi itu, menurutnya, merupakan kegagalan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution yang saat ini akan maju lagi di kontestasi Pilkada Medan.
"Akhyar memang punya pengalaman. Itu bisa dilihat dari sisi usia maupun kesempatan yang dimilikinya sekarang. Namun, itu justru menunjukkan sisi lemahnya dia. Sebab, Kota Medan ini bermasalah di banyak sektor," beber Benjamin.
Sederet persoalan di Kota Medan dipaparkan oleh fakta di lapangan yang bisa dilihat siapa saja.
Tidak hanya persoalan banjir dari kondisi pasar tradisional, tetapi menurutnya birokrasi juga masih merepotkan masyarakat.
Sampah, sungai yang tercemar, infrastruktur berupa jalan yang penuh lubang dan tergenang.
"Satu hal yang belum terlihat ada upaya untuk mengatasinya, adalah minimnya jumlah jembatan di Medan. Padahal, jumlah sungai yang mengalir di Kota Medan banyak," tambahnya.
Selanjutnya, dia juga mengungkap betapa premanisme menguasai lini kegiatan ekonomi, hingga hal baru yang sedang dialami, yakni penanganan pandemi Covid-19.
"Penyaluran bansos oleh Pemko Medan sampai saat ini masih jadi kendala yang tak bisa diterima masyarakat Kota Medan," tuturnya. []
