Lumajang - Ratusan warga Kabupaten Lumajang menggelar aksi demo menolak paham radikalisme. Mereka mengutuk keras penyerangan terhadap Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Alun-alun Menes Kabupaten Pandeglang, Banten.
Warga menyatakan wilayah Lumajang bersih dari terorisme maupun radikalisme yang berpaham JAD (Jamaah Ansharut Daulah) dan paham-paham lainnya. Mereka menggelar pawai dan aksi damai menolak radikalisme, di alun-alun Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Minggu, 13 Oktober 2019, seperti diberitakan dari Antara.
Koordinator sekaligus juru bicara aksi Dienof Fery Santoso mengatakan, seluruh warga Lumajang berjanji akan memegang teguh Pancasila sebagai ideologi bangsa. "Penyerangan terhadap Menko Polhukam beberapa hari yang lalu adalah tindakan radikalisme yang dilakukan oleh seorang pengecut," katanya.
Menurut Dienof, Indonesia sudah memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa, sehingga tidak perlu lagi ada paham radikalisme semacam itu di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kami sebagai warga Lumajang menolak keras tumbuhnya radikalisme di Indonesia, kami melakukan pawai dan turun ke jalan mengajak masyarakat untuk memerangi radikalisme," ujarnya.
Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal Sahban mengatakan, paham radikalisme sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan Indonesia karena paham itu menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan dan drastis, sikap ekstrem dalam aliran politik. "Radikalisme itu ada berbagai macam bentuknya. Ada yang mengatasnamakan agama dan membentuk negara baru, ada pula yang memang terang-terangan ingin memisahkan diri dari NKRI ataupun yang hanya ingin mengacaukan keamanan," tuturnya.
Menurut Arsal, radikalisme sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia, sehingga pihaknya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mudah terpengaruh dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Saat ditanya terkait pengamanan pejabat negara selevel menteri yang akan berkunjung ke Kabupaten Lumajang, Arsal mengatakan, Polres Lumajang akan lebih memperketat dari biasanya. "Belajar dari situasi yang terjadi di Pandeglang, saya sudah rapatkan dengan jajaran Polres Lumajang bahwa setiap ada kunjungan penjabat setingkat menteri maka minimal satu regu Tim Cobra harus dilibatkan," katanya. Selain itu, lanjutnya, untuk pengamanan yang melekat dengan pejabat setingkat menteri minimal ada 2-3 orang Tim Cobra Polres Lumajang yang mengawal, mereka akan dilengkapi dengan senjata laras panjang.
