Jakarta - Masih dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kabupaten Tasikmalaya, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra mengunjungi Pulau Terluar Nusamanuk, yang terletak di Desa Cimanuk, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya belum lama ini.
Tujuan dari kunjungannya, yaitu untuk meninjau lokasi yang menjadi batas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta berdiskusi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan Jawa Barat bagian selatan.
Surya Tjandra menyebut bahwa butuh kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga masyarakat setempat untuk mulai memikirkan strategi pembangunan di daerah pesisir Desa Cimanuk.
Harapannya mulai dari pengembangan area penangkapan ikan bagi para nelayan hingga ke aspek pariwisata, itu yang ingin kami dorong.
“Memang perlu adanya inventarisasi untuk kawasan ini, mana daerah yang kosong, mana yang sudah ada haknya, seperti apa pemanfaatannya di lapangan. Untuk itulah kami butuh dukungan dari semua pihak,” jelas Surya Tjandra saat mengunjungi Pulau Terluar Nusamanuk, Tasikmalaya.
Surya Tjandra berkata bahwa penting adanya dasar pemetaan permasalahan, agar dapat menentukan langkah apa yang dapat diambil ke depannya.
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Gerak Cepat dalam Implementasi Inpres 1/2022
- Baca Juga: Lantik 23 Pejabat Tinggi Pratama, Menteri ATR/BPN: Tingkatkan Prestasi
“Harus kita tuntaskan pemetaan dahulu agar rapi, sehingga terlihat mana yang perlu kita perbaiki. Terlebih di Tasikmalaya ini menarik, terdapat dua pulau kecil terluar sebagai titik terluar NKRI yang perlu kita jaga termasuk pengembangan potensi di sekitar pulau tersebut,” tuturnya.
Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Surya Tjandra juga kembali menegaskan bahwa adanya pemetaan tersebut akan membuat arah pembangunan di Jawa Barat bagian selatan menjadi jelas.
“Mudah-mudahan ini dapat menjadi awal untuk kita konkretkan bersama, untuk apa dan bagaimana pengembangannya,” katanya.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan berkata bahwa memang perlu adanya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada kawasan pesisir di Desa Cimanuk, Kecamatan Cikalong.
“Kita dapat lakukan inventarisir kurang lebih 50 km garis pantainya, saya takutnya ada beberapa hak di sana, jadi memang harus dipastikan,” ucap Dalu Agung Darmawan.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin berharap untuk perkembangan ekonomi khususnya di daerah pesisir pulau terluar Nusamanuk yang terletak di Desa Cimanuk ini.
Pemetaan data dan informasi di 50 km sepanjang garis pantai diharapkan membuka peluang terhadap pemberian hak pengelolaan untuk memudahkan pengelolaan kawasan dan optimalisasi potensi di sepanjang pesisir Tasikmalaya ke depannya.
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Selenggarakan Pelatihan RDTR Tingkat Dasar
- Baca Juga: Kementerian ATR/BPN Saring Calon Pemimpin Berkualitas
“Harapannya mulai dari pengembangan area penangkapan ikan bagi para nelayan hingga ke aspek pariwisata, itu yang ingin kami dorong,” terangnya.
Senada dengan Wakil Bupati Tasikmalaya, Jajang selaku Ketua Nelayan Desa Cimanuk juga berharap terkait pengembangan untuk area penangkapan ikan, juga terkait kepastian hukum bagi masyarakat.
“Kami juga ingin kepastian hukumnya, mana pihak yang berwenang. Karena kami dari petambak tentunya akan taat hukum dan siap menjalani bagaimana prosesnya,” tutupnya. []
