Bandung - Wali Kota Bandung Oded M. Danial minta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengelola keuangannya dengan trasparan dan akuntabel agar pelayanan publik di Kota Bandung berjalan dengan prima.
“Saya minta kepada seluruh perangkat daerah beserta jajaran memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik dalam hal tata kelola keuangan dan pembangunan,” ucapnya saat lakukan pertemuan dengan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Jawa Barat, Agus Khotib di Pendopo pada Selasa, 2 Februari 2021.
Pada pertemuan tersebut, BPK Perwakilan Jabar sampaikan rencana pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung Tahun Anggaran 2020.
Saya minta kepada seluruh perangkat daerah beserta jajaran memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik dalam hal tata kelola keuangan dan pembangunan,
Wali Kota Bandung Oded pun kemudian meminta para jajarannya untuk segera menyiapkan dan melengkapi berbagai dokumen yang dibutuhkan. Terlebih dengan waktu yang terbatas, dirinya imbau untuk tetap menjaga independensi, integritas, dan transparansi.
“Berbagai dokumen yang dibutuhkan segera disiapkan jangan ada yang berleha-leha. Karena dengan waktu yang sangat terbatas tentu saja dibutuhkan akurasi data," katanya.
Perlu diketahui, pemeriksaan rencananya akan dilakukan pada tanggal 1-13 Maret 2021 dan tidak hanya di Kota Bandung namun pemeriksaan juga dilakukan di 28 Entitas di Provinsi Jawa Barat. Entitas tersebut yakni Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 9 Pemerintah Kota dan 18 Pemerintah Kabupaten.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Jabar, Agus Khotib mengatakan terdapat tiga poin yang menjadi tujuan dari adanya pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Tiga poin tersebut yakni menilai efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), pengujian substansi beberapa akun, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terdahulu.
Dirinya pun berharap kepada seluruh Kepala Dinas dan juga jajarannya untuk berhati-hati dengan adanya permintaan dana dari pihak yang mengatasnamakan BPK dan melaporkannya agar dapat ditindaklanjut.
“Kami juga mengharapkan kepada seluruh Kepala Dinas untuk mendukung agar kami tetap dapat menjalankan independensi dan integritas," katanya.
"Segera laporkan jika ada permintaan dana yang mengatasnamakan BPK agar dapat segera kami periksa,” ucapnya. []
