Wakil Sekretaris FPI Tuntut Keadilan Baliho Rizieq Shihab

FPI tidak mempermasalahkan pencopotan spanduk dan baliho Rizieq SHihab yang dilakukan aparat TNI. Namun, FPI meminta adanya keadilan hukum.
Wakil Sekretaris FPI Aziz Yanuar. (Foto: Tagar/Dok.Tagar TV)

Jakarta - Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar menyebut pihaknya tidak mempermasalahkan pencopotan maupun penertiban spanduk dan baliho Rizieq Shihab  yang dilakukan aparat TNI. Namun, dia meminta adanya keadilan agar hukum ditegakkan tidak pandang bulu.

"Cuma, permasalahannya tentang keadilan, kalau TNI memang fokus membantu setiap daerah untuk membersihkan baliho. Nah pertanyaan kami, kenapa baliho revolusi mental itu masih banyak? Kenapa baliho-baliho pilkada masih banyak? Katanya mau ditertibkan? Jadi, marilah kita menegakkan hukum itu dengan dasar hukum, bukan dengan dasar kebencian," sebut Aziz diwawancara Tagar TV, Senin, 23 November 2020.

Tidak hanya mempertanyakan pencopotan baliho Rizieq Shihab, Aziz Yanuar juga menyoal adanya indikasi penegakkan hukum yang tidak adil dalam hal pelanggaran protokol kesehatan.

"Kerumunan, misalkan saya ambil contoh tentang Maulid Nabi. Saya bisa jelaskan panitia mengadakan acara Maulid Nabi diselenggarakan bedasarkan fakta, bukan melanggar aturan, itu merupakan pandangan yang keliru," sebutnya. 

Pertama, kata dia, acara ini digelar melihat kebijakan PSBB transisi, pelaksanaan Pilkada 2020, serta sudah menyiapkan mitigasi penularan virus Covid-19. 

"Memperhatikan pilkada yang sedang berjalan di seluruh Indonesia, dimana acara-acara mengumpulkan masyarakat itu banyak berlangsung," ujarnya.

"Ada mitigasi terkait protokol kesehatan, dan itu sudah dijalankan. Acara Maulid Nabi, panitia memohon untuk izin menutup jalanan untuk mencegah adanya kerumunan masyarakat. Kemudian kita sudah memasang toa yang besar di pinggir jalan. Kemudian layar dipasang dimana-mana, dan kita sudah memasang aplikasi Front TV secara live streaming. Jadi, yang di rumah bisa nonton tidak perlu datang," sebutnya.

Aziz juga mengaku sudah mempersiapkan semua protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menggunakan handsanitizer dan menjaga jarak. 

"Jadi kita sudah memberi imbauan dari jauh-jauh hari. Coba acara-acara lain ada gak seperti itu?" tutur Aziz.

Kendati begitu, Aziz juga mengaku pihaknya sudah membayar denda yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta karena melanggar protokol kesehatan.

"Kadar Allah masa banyak di luar kendali. Lalu, menurut Pemerintah Provinsi DKI itu melanggar protokol kesehatan tentang PSBB transisi dan kami diberi sanksi. Lalu, pertanyaan saya ada gak krumunan yang waktu itu di Solo tidak jaga jarak, lalu di Surabaya, di Banyumas, di Banjarmasin mereka berkerumun berjoget-joget di panggung tidak jaga jarak, di Magelang, di Bali, lalu di Indramanyu, ada gak disanksi diberi teguran? Kita disanksi, kita bayar denda. Mereka itu pada bayar gak dendanya? Ada gak yang diberi sanksi terus bayar?" tambah Aziz.

Markas TNI Dikirim BungaMarkas TNI dikirim bunga usai mencopot baliho dan spanduk Rizieq Shihab. (Foto: Tagar/Getty Images)

"Marilah kita bicarakan keadilan. Apa cuma Habib Rizieq Shihab yang bersalah dan FPI aja, tidak kan. Mari kita tegakkan keadian. Negara ini kan berdasar hukum, bukan berdasar kesewenangan," tegasnya. (PEN: Dimas Muhammad Gustyo).[]

Berita terkait
Baliho Rizieq Shihab Dicopot TNI Bukan Milik FPI, Faktanya?
Ratusan spanduk dan baliho Rizieq Shihab yang sudah diturunkan oleh TNI diklaim bukan milik Front Pembela Islam (FPI).
Anies Baca How Democracies Die, Gerindra: Mungkin Santai
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunggah foto dirinya membaca buku How Democracies Die. Kata politisi Gerindra itu santai di hari Minggu.
Mahfud MD: Melanggar Prokes di Pilkada Bisa Didiskualifikasi
Setiap pelanggaran, termasuk protokol kesehatan di Pilkada memiliki konsekuensi penindakan, bahkan bisa didiskualifikasi. Begitu kata Mahfud MD.
0
Elon Musk Sebut Pabrik Mobil Baru Tesla Rugi Miliaran Dolar
Pabrik mobil baru Tesla di Texas dan Berlin alami "kerugian miliaran dolar" di saat dua pabrik kesulitan untuk meningkatkan jumlah produksi