Waketum NasDem Akui Terkejut Kadernya Terciduk KPK

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengakui Hasan Aminudin sebagai sosok yang baik.
Ilustrasi-Logo Partai Nasdem. (Foto: Antara/pri).

Jakarta - Anggota DPR RI Hasan Aminudin dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengakui Hasan Aminudin sebagai sosok yang baik.

Hal itu diungkapkan dia kepada wartawan di Ruang Kantor Fraksi Partai Nasdem Lantai 22 Gedung Nusantara I Senayan Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021.

"Kesehariannya, beliau orang yang sangat baik, orang yang selalu terbuka untuk berdiskusi dan selalu saling mengingatkan," katanya.

Kabar ini cukup mengejutkan bagi dirinya. "Namun tentunya peristiwa yang sudah terjadi hari ini dalam peristiwa nyata yang sudah terlaksana, sudah terjadi ini mengejutkan kita semua," tambah Ahmad Ali.

Sebelumnya, anggota DPR RI Fraksi Nasdem Hasan Aminuddin terjaring OTT KPK bersama dengan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya pada Senin (30/8/2021) dini hari sekitar Pukul 02.00 WIB di rumah pribadi Puput di Jalan Raya Ahmad Yani, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.[]

Baca Juga:

Berita terkait
KPK OTT Bupati dan Anggota DPR di Jawa Timur
Ali Fikri mengatakan, saat ini tim KPK dan pihak yang diamankan masih berada di Jawa Timur.
Lokasi OTT KPK, RM Nelayan Ternyata Langganan Gubernur Sulsel
RM Nelayan yang berada di Jalan Ali Malaka disebut-sebut sebagai lokasi OTT, ternyata RM tersebut langanan Nurdin Abdullah
Penjelasan KPK soal OTT Pejabat Kemensos Korupsi Bansos Covid-19
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan OTT pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) korupsi bansos Covid-19.
0
PKS Akan Ajukan Uji Materi PT 20%, Ridwan Darmawan: Pasti Ditolak MK
Praktisi Hukum Ridwan Darmawan mengatakan bahwa haqqul yaqiin gugatan tersebut akan di tolak oleh Mahkamah Konstitusi.