Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan presiden terpilih, tidak sedikit partai politik (parpol) menginginkan jatah kursi menteri dalam kabinet kerja periode 2019-2024 kedepan.
"Partai politik sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi memainkan peranan yang sangat penting dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan," kata Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada Tagar, Jumat 12 Juli 2019.
Dia mengatakan, melihat situasi sistem politik sekarang ini hal yang mustahil jika tidak meminta jatah posisi menteri. Apalagi melihat paslonnya itu telah memenangkan pertarungan di Pemilihan Presiden 2019 lalu.
"Di tengah sistem politik hybrid (campuran) yang kita anut memungkinkan partai politik mengabaikan etika dan fatsun (etika sopan santun) politik sehingga tidak akan malu-malu meminta jatah lebih atas kursi menteri yang sedang diperebutkan," ucap dia.
Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, partai politik akan selalu mendominasi kursi menteri.
Dia mengakui partai politik di Indonesia itu memiliki karakter yang berbeda-berbeda dalam menginginkan posisi menteri di pemerintahan. Namun Pangi memandangnya sebagai hal yang wajar.
"Ada partai yang malu-malu kucing, ada partai yang mengonggong dari pagar rumah, minta tulang ke majikannya. Partai yang langsung tanpa pakai basa-basi minta 10 kursi menteri dari unsur partai, ada partai yang minta jatah ormas dengan partai dipisah. Ada partai yang diam saja, merasa nggak pantas meminta kursi menteri demi menjaga fatsun politik," ujarnya.
Bicara konteks azas kepatutan, apakah ada yang salah? Kalau hanya sebatas usulan. Apakah hal ini lumrah atau wajar meminta dan menyodorkan nama menteri? Saya mahfum melihat partai yang sudah berjuang memenangkan calon presidennya meminta jatah kursi menteri.
"Tak ada makan siang gratis, Jokowi harus merepresentasikan unsur partai, ormas, tim sukses dan relawan yang sudah berkeringat dan berdarah darah. jauh lebih penting Jokowi memilih tidak hanya soal sebatas memenuhi representasi partai, ormas, profesional, tim sukses dan relawan. Namun benar-benar mewujudkan kabinet ahli, menteri ahli di bidangnya, kalau tidak tunggu saja kehancuran," ucapnya.
Jokowi dalam memilih menteri-menterinya harus memiliki kredibilitas dan kualitas yang baik untuk mengemban tugas-tugasnya di pemerintahan.
"Menteri yang bisa bekerja cepat, disiplin, mau bersabar, laten terhadap kerja-kerja teknis dan detail, mampu mengimbangi kerja cepat presiden, punya terobosan dan narasi besar memajukan bangsa dan negara," katanya.
Partai politik harus memastikan kader yang mereka kirim adalah profesional, berkemampuan dan ahli di bidangnya. Tantangan Presiden Jokowi sangat berat, salah mengambil menteri, sama saja bunuh diri.
Jokowi tidak gegabah dan ceroboh memilih menteri-menterinya mendatang. Sehingga sistem pemerintahan kedepan akan selalu berjalan dengan baik.
"Jokowi harus penuh ke 'hati-hatian' dalam merekrut pembantunya, sudah saatnya pemerintahan Jokowi periode kedua ini lebih fokus pada kinerja ketimbang citra untuk dapat meninggalkan legacy yang dapat dikenang dan menjadi sejarah dikemudian hari," ucapnya.
Jangan sampai karena salah memilih menteri, Jokowi disibukkan dengan reshuffle berkali-kali. Karena gonta-ganti menteri dapat memperlambat akselarasi kerja kementerian, menteri baru harus beradaptasi kembali dan mulai dari nol.
Dengan semangat ''Demokrasi Deleberatif" tentu saja kedepan Jokowi bisa mendapatkan nama menteri untuk membantunya menjalankan tugas negara demi kemajuan bangsa Indonesia.
"Apakah calon menteri perlu diumumkan ke masyarakat? Calon menteri yang sudah di rekomendasikan partai ke saku presiden. Menurut saya, sangat penting disosialisasikan ke masyarakat agar tidak salah, melibatkan rakyat langsung mengawasi proses rekrutmen bagian dari partisipasi politik," ucapnya. []
