Vaksin Gotong Royong Tetap Ditanggung Perusahaan

Setelah mendengar masukan dan melihat respons masyarakat, pemerintah membatalkan rencana vaksinasi berbayar.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Istana Negara, Jakarta, 16 Juli 2021 (Foto: voaindonesia.com/BPMI)

Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membatalkan program vaksinasi Covid-19 gotong royong mandiri atau berbayar. Program vaksinasi tersebut ditanggung oleh perusahaan.

"Berkaitan dengan vaksin gotong royong, mekanismenya tetap melalui perusahaan dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawan yang ada," kata Pramono Anung dalam YouTube Sekretariat Presiden, Dikutip Sabtu, 17 Juli 2021.

Dia menjelaskan, vaksinasi mandiri berbayar ini rencananya disalurkan melalui Kimia Farma. Namun, setelah mendengar masukan dan melihat respons masyarakat, pemerintah membatalkan rencana vaksinasi berbayar.

"Sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," katanya.


Berkaitan dengan vaksin gotong royong, mekanismenya tetap melalui perusahaan dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawan yang ada.


Sebelumnya, Kimia Farma berencana menggelar vaksinasi gotong royong individu berbayar mulai 12 Juli 2021. Adapun vaksin Covid-19 yang akan dipakai dalam pelaksanaan vaksinasi individu ini adalah vaksin Sinopharm.

Adapun harga untuk vaksinasi gotong royong berbayar ditentukan Rp321.660 per dosis dan harga layanan vaksinasi Rp117.910 per dosis. Sehingga, total masyarakat harus membayar Rp439.570 untuk satu kali suntikan. []

Baca Juga: Kemenkes: Vaksinasi Berbayar Tetap Dilanjutkan

Berita terkait
Presiden Jokowi Batalkan Vaksinasi Covid-19 Berbayar
Presiden Jokowi membatalkan mekanisme vaksinasi Covid-19 secara berbayar yang akan disalurkan oleh Kementerian BUMN lewat PT Kimia Farma
WHO Sentil Pemerintah Indonesia yang Jual Vaksin Berbayar
WHO mengkritik pemerintah Indonesia yang menerapkan kebijakan vaksinasi berbayar atau vaksin gotong royong.
Komite II DPD: Vaksin Berbayar Tidak Sesuai Prinsip Keadilan
Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengatakan vaksin berbayar tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.