Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan pernyataan beberapa waktu lalu yang dikemukakan Presiden Joko Widodo soal adanya rencana penggantian Menteri Kabinet Indonesia Maju mengerucutkan beberapa nama menteri non-partai yang berpeluang terkena reshuffle. Salah satu menteri yang menurut Ujang posisinya terancam tersingkir, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Utang BUMN juga menggunung.
Sebab, kata dia, selama menjabat menjadi Menteri BUMN, Erick tidak memiliki gebrakan yang bagus. Bahkan, Ujang menyebut kemunculan mantan bos Inter Milan itu hanya menimbulkan berbagai masalah di level kementeriannya.
"Erick Thohir juga layak untuk diganti, banyak masalah di BUMN. Utang BUMN juga menggunung," kata Ujang Komatrudin saat dihubungi Tagar, Selasa, 30 Juni 2020.
Baca juga: Jokowi Marah, Pengamat: Kinerja Menteri Belum Baik
Meski begitu, Ujang meyakini Presiden Jokowi tak akan mengganti posisi Menteri BUMN dalam waktu dekat. Hal itu dikarenakan Erick Thohir merupakan salah satu bagian dari Tim Sukses Jokowi saat memenangkan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 lalu.
"Namun, walaupun dia dari non-parpol. Dia tak akan diganti, karena dia ketua tim suksesnya Jokowi," tutur pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta tersebut.
Menyoal bagus atau tidak bagus kinerjanya, Erick diyakini masih tetap dipertahankan. Seandainya terjadi reshuffle untuk pembantu Jokowi, besar kemungkinan dipindah ke pos kementerian lain.
Berbeda dengan Ujang, Pengamat pertambangan mineral dan batubara (Minerba) Ferdinandus Hasiman menilai di antara para pembantu Presiden Joko Widodo, Erick Thohir termasuk salah satu menteri yang memiliki gebrakan cukup bagus, jika merujuk pada dua atau tiga bulan awal masa pemerintahan Jokowi jilid dua.
Baca juga: Mahfud Md Jawab Spekulasi Jokowi Reshuffle Menteri
"Kinerja Menteri BUMN, Erick Thohir memang di awal-awal sudah cukup menjanjikan," katanya kepada Tagar, Senin, 29 Juni 2020.
Menurutnya, Erick berani merombak birokrasi atau eselon yang panjang di Kementerian BUMN. Ia juga menempatkan beberapa nama yang memiliki integritas tinggi menjabat posisi direktur dan komisaris BUMN.
Ada nama-nama, seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Komisaris Utama Pertamina, Chandra Hamzah menjadi Komisaris Bank Tabungan Negara.
"Beberapa direktur juga bagus, seperti Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini memiliki rekam jejak bagus di Bank Mandiri," ucapnya.
Namun, menurut Ferdinandus, yang menjadi catatan penting adalah penempatan jajaran komisaris dan direksi BUMN harus bebas kepentingan, hindari memilih teman atau sahabat bisnis, karena sangat rentan diserang lawan politik. Menurutnya hal itu masuk akal karena BUMN menjadi pusat perebutan para politisi selama ini.
"Erick Thohir saya kira tak perlu diganti, tetapi perlu menghindari benturan-benturan kepentingan agar tak diserang partai politik. Kebijakan-kebijakan besar, seperti konversi tambang batubara besar dari perusahaan-perusahaan raksasa besar perlu menjadi perhatian besar Erick ke depan," katanya. []
