Usul Susi Pudjiastuti Bak Bakar Rumah Demi Buru Tikus

Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan peniadaan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian hindari mafia.
Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (Foto: Instagram/@susipudjiastuti115)

Jakarta - Usulan peniadaan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian yang dilontarkan oleh Susi Pudjiastuti atas kegeramannya terhadap polemik impor alat kesehatan (alkes) dinilai pengamat kebijakan publik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Herry Gunawan sebagai narasi yang tidak tepat.

Menurut Herry jika eks Menteri Kelautan dan Perikanan itu ingin membantu pemerintah dalam mengurai polemik pengadaan produk medis, maka cara yang dipilih harus berorientasi solutif ketimbang opsi pembubaran.

“Harusnya tidak seperti itu, masak rumahnya yang dibakar kalau ada tikus,” ujar Herry Gunawan kepada Tagar di Jakarta, Kamis, 23 April 2020.

Baca juga: Erick Bicara Mafia Alkes, Adian Napitupulu Sebut BNPB

Herry menambahkan apabila kisruh impor di tengah pandemi Covid-19 ini terus tereskalasi, bentuk penyelesaian yang dianggap cukup efektif adalah dengan membereskan sisi hulu. Artinya, pemerintah perlu melakukan upaya strategis guna memberikan kepastian bahan baku lokal bagi kalangan industri di Tanah Air.

“Ini kan masalahnya diketersediannya yang tidak ada di dalam negeri yang berakibat kita harus impor bahan baku obat dan alat kesehatan. Untuk itu perlu dibangun juga industri di hulunya,” kata dia.

Sehingga, menurut dia pemerintah melalui Kementerian Perindustrian diharapkan dapat menginisiasi pembentukan industri penunjang sektor kesehatan secara lebih masif.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat menuturkan opini pembubaran dua kementerian strategis lewat akun Twitter pribadinya, menyusul kejengkelan atas importasi sejumlah keperluan medis di tengah pandemi Covid-19. 

Padahal, pemilik maskapai Susi Air itu menilai pengusaha lokal Indonesia mempunyai kapabilitas dalam mensuplai kebutuhan dalam negeri.

“Pemerintah/Pak Erick Thohir bisa lebih mudah memberantas mafia impor kalau Departemen Perdagangan ditiadakan saja. Juga Perindustrian. Jadikan Kedirektoratan di Deplu Semua akan lebih mudan dan murah. Mohon maaf kalau tidak berkenan,” ujar Susi melalui Twitter @susiputjiastuti, Selasa, 21 April 2020.

Di hari yang sama, Susi juga sempat mencuitkan pesan yang mendukung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam upaya pemberantasan oknum yang memanfaatkan situasi pandemi. “Impor alat kesehatan didominasi mafia, kita harus lawan!” ujarnya. 

Pekan lalu, Erick Thohir menuturkan selama ini ada mafia yang memanfaatkan kebergantungan Indonesia pada impor alkes di tengah pandemi Covid-19. Mereka tahu 90 persen obat-obatan dan alkes, terutama bahan baku didapatkan dengan cara impor.

“Di sinilah Pak Erick Thohir menyatakan bahwa kita terlalu sibuk selama ini dengan trading, tidak berusaha membangun industri dalam negeri untuk mengadakan alat kesehatan,” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. []

Berita terkait
Dirombak Erick Thohir, Ini Komisaris Baru Pelindo I
Bongkar pasang jajaran komisaris PT Pelabuhan Indonesia I yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sorotan.
Erick Thohir Putuskan Tak Ada THR Bagi Petinggi BUMN
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memutuskan tidak akan memberikan THR Lebaran di jajaran fireksi kementerian BUMN.
Erick Prihatin Bahan Baku Obat dan Alkes Masih Impor
Menteri BUMN, Erick Thohir mengaku sedih dan prihatin mengingat mayoritas bahan baku obat untuk industi farmasi dan alat kesehatan masih impor.