Jakarta - Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu dipanggil oleh Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan pada Jum'at, 12 Juni 2020. Salah satu poin penting yang disampaikan Adian adalah tentang bagaimana menyelamatkan Perusahaan BUMN (Garuda) dan Uang Negara.
Yang mengherankan kenapa Kementrian BUMN juga Keuangan sepertinya menolak apa yang ada dalam PP padahal itu menguntungkan negara.
Sekjen Pena 98 itu meminta kepada Jokowi agar tidak mengambil opsi memberikan pinjaman senilai Rp 8,5 triliun tanpa dasar hukum kepada Garuda. Alasannya, agar tidak melanggar PP 23 Tahun 2020 dan juga UU induknya yaitu no 2 tahun 2020.
"Jika dipaksakan maka Garuda mungkin bisa selamat, pemegang saham non Pemerintah bisa selamat. Tapi Presiden, posisinya bisa tidak selamat," ucap Adian dalam keterangan tertulisnya kepada Tagar, Minggu 14 Januari 2020.
Kendati demikian, untuk tetap menyelamatkan Garuda, Adian mengusulkan kepada Jokowi agar peluang untuk membantu Garuda hanya dimungkinkan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) atau dalam bentuk Investasi Pemerintah (IP). Selain itu, kata dia, tidak ada lagi peluang bantuan yang lainnya untuk menyelamatkan krisis Garuda.
Anggota DPR RI Komisi 1 itu lebih rinci menjelaskan mengenai 2 opsi yang ditawarkan, pertama mengenai Investasi Pemerintah (IP). Pinjaman Garuda masuk dalam kategori investasi yang berupa pembelian saham, obligasi, surat utang dan investasi langsung sebagai tambahan modal.
Kedua, mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) dimana posisi Pemerintah sebagai pemilik modal bukan sebatas pemberi pinjaman saja. Tentunya dengan langkah ini maka pemilik saham di luar Pemerintah, sahamnya akan terdilusi (persentase kepemilikan saham karena bertambahnya jumlah saham total). Kemudian, saham Pemerintah akan semakin banyak dan mungkin bisa naik sekitar 60% bahkan lebih dari 90%.
"Bila hal itu terjadi maka harusnya Menteri BUMN dan Keuangan bangga dan senang jika Saham Negara bisa bertambah banyak di Garuda. Jadi baiknya para Menteri berjuanglah untuk PMN atau INVESTASI PEMERINTAH bukan untuk Pinjaman yang berpotensi melanggar PP 23 /2020 dan UU 2 / 2020," ucap Adian.
Adian juga menyentil langkah yang akan diambil oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan yang memaksa bantuan yang diberikan untuk Garuda harus berupa dana talangan yang disebut pinjaman/hutang. Bukannya malah mencari opsi win-win solution dan tidak melanggar UU yang ada.
"Yang mengherankan kenapa Kementrian BUMN juga Keuangan sepertinya menolak apa yang ada dalam PP padahal itu menguntungkan negara," ujarnya.
Selanjutnya mengenai langkah apa yang nantinya akan diambil oleh Jokowi, kata Adian, semua kembali kepada Haknya Presiden. Tugasnya hanya berbicara, mengingatkan dan menyampaikan informasi agar Presiden tidak salah mengambil opsi yang berujung pada pelanggaran UU.
"Saya sebagai pendukung Jokowi dari saat ia maju sebagai Gubernur DKI, Pilpres 2014 maupun Pilpres 2019 memiliki kewajiban moral dan sejarah untuk menjaga agar Jokowi tidak terjerumus dalam peluang terjadinya pelanggaran terhadap PP 23/2020 dan UU," ujar Anggota DPR RI dua periode itu.
Diketahui perbincangan tentang penyelamatan Garuda merupakan salah satu dari sekian pembahasan yang disampaikan kepada Jokowi. Adapun persoalan lainnya yang dibahas yakni tentang kondisi terkini, situasi Nasional, Corona, Pertanahan, PHK di BUMN (Garuda, Aerofood dan INKA), Rencana penutupan sekitar 2000 kantor cabang Mandiri, dan UMKM. []
